Menurutnya, hal tersebut mengacu pada Undang-Undang yang ada, yaitu Cakades atau kepala desa (Kades) tidak boleh sedang menjalani pidana penjara.
“Kecuali sudah ada putusan pengadilan, yang pertama sudah menjadi terpidana. Jadi di Undang-Undang mengatur tidak sedang menjalani pidana penjara. Sepanjang belum masuk ke posisi itu berarti masih masuk ke posisi calon,” tandanya.
Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-74, Persatuan Jaksa Indonesia (PERSAJA), Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan menggelar upacara, yang berlangsung khidmat di halaman kantor Kejaksaan, di Jl. Panglegur, Pamekasan.
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep menyuarakan penolakan keras terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tengah dibahas DPR RI dan pemerintah.
Kasus pembunuhan dan pembakaran Een Jumiati akhirnya memasuki sidang tuntutan di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menuntut terdakwa Moh. Maulidi Al-Izhaq dengan hukuman mati.
SMKN 1 Sumenep resmi menjadi sekolah pertama di Kabupaten Sumenep yang melaksanakan program ‘Jaksa Masuk Sekolah’, sebuah inisiatif edukatif hasil kolaborasi antara Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Sumenep dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep.
LSM Gerakan Bangkalan Bersih (GBB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan segera menuntaskan penyidikan kasus korupsi BUMD. Tiga perkara yang dimaksud yakni dugaan korupsi di PT Tanduk Majeng, CV Al Mabruk, dan CV Prima Jaya, Selasa (06/05/2025).
Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan menegaskan akan menuntaskan tiga kasus korupsi penyertaan modal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Proses pendalaman ketiga kasus tersebut masih terus berjalan.
