Sumenep – Noris Sabit, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) STKIP PGRI Sumenep angkat bicara soal berbagai problematika yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) setempat.
Kepada media ini, pria yang akrab disapa Noris tersebut menyoroti isu-isu penting yang membutuhkan perhatian dan tindakan tegas dari Disdik, termasuk pungutan liar (Pungli) dan tindakan tidak etis oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Selain itu, kasus yang masih hangat menjadi sorotan publik adalah pelecehan seksual yang mencemarkan nama baik pendidikan di Sumenep,” katanya, Jum’at (19/07/2024).
Lebih lanjut, aktivis mahasiswa tersebut juga menyoroti program rehabilitasi untuk 15 Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan anggaran Rp16 miliar yang baru-baru ini diluncurkan oleh Disdik Sumenep.
Menurutnya, program ini menambah daftar panjang isu yang perlu diawasi dengan ketat. Noris menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan program-program Disdik, dengan menyatakan bahwa kurangnya transparansi dari pemangku kebijakan sering menyebabkan ketidakpastian dan ketidakpuasan di kalangan siswa, orang tua, dan guru.
“Program-program yang diluncurkan harus jelas dan transparan. Ketidakpastian ini merugikan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan,” tegasnya.
Noris juga menyatakan bahwa BEM STKIP PGRI Sumenep akan mengawal proses rehabilitasi sekolah-sekolah tersebut secara serius. Dia menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan agar program ini dapat terealisasi dengan tepat dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Kami akan memastikan bahwa proses rehabilitasi sekolah berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk keberhasilan program ini,” tambahnya.
