“Program-program yang diluncurkan harus jelas dan transparan. Ketidakpastian ini merugikan semua pihak yang terlibat dalam pendidikan,” tegasnya.
Noris juga menyatakan bahwa BEM STKIP PGRI Sumenep akan mengawal proses rehabilitasi sekolah-sekolah tersebut secara serius. Dia menegaskan bahwa pengawasan ketat diperlukan agar program ini dapat terealisasi dengan tepat dan sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan.
“Kami akan memastikan bahwa proses rehabilitasi sekolah berjalan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci untuk keberhasilan program ini,” tambahnya.
Pernyataan Noris mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap pengelolaan pendidikan di Sumenep.
“Dengan sorotan ini, diharapkan Disdik Sumenep dapat lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut,” pungkasnya.