Depresiasi rupiah memperparah risiko ekonomi, seperti kenaikan inflasi, defisit fiskal, dan potensi perlambatan pertumbuhan. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret untuk meredakan ketidakpastian politik dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku pasar, risiko pelemahan rupiah yang lebih dalam membayangi perekonomian Indonesia.
Untuk meredakan ketidakpastian politik dan memberikan kepastian hukum, pemerintah Indonesia perlu menunjukkan komitmen politik yang kuat untuk menjaga stabilitas kebijakan; memastikan transparansi dan akuntabilitas kebijakan; menjaga independensi BI; meningkatkan daya saing ekonomi; dan membangun kepercayaan publik dan investor.
Jika langkah itu dilakukan, harapannya, ketidakpastian politik dapat diminimalkan, kepercayaan pasar dapat dipulihkan dan depresiasi rupiah dapat ditekan sebelum menimbulkan dampak ekonomi yang lebih luas.
Abdul Mukhlis, Pemerhati Sosial, Politik dan Kebijakan Publik, Alumni Magister Ilmu Politik dengan Minat Studi Analisis Politik di Universitas Airlangga, Surabaya.
