Wacana tersebut, direspon tegas oleh Ketua Umum (Ketum) PDI-P, Megawati. Ia menolak wacana itu karena inkonstitusional.
Sikap tegas tersebut mendapatkan apresiasi dari Jimly Asshiddiqie. Menurut dia yang juga mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden 2010, sikap Megawati itu merupakan sikap kepemimpinan dan kenegaraan yang benar.
Jimly dalam cuitannya menjelaskan, “Ini sikap kepemimpinan & kenegarawanan yg benar, bukan hanya statemen muter2, tapi marah!!!” Selasa (1/3/2022).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi menetapkan susunan pengurus Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) untuk periode 2025-2030. Pengumuman ini menjadi bagian penting dari hasil Musyawarah I Majelis Syura DPTP PKS yang berlangsung pada 3-4 Juni 2025, Senin (09/06/2025).
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D., sebagai Ketua Majelis Syura untuk periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan dalam Musyawarah I Majelis Syura yang berlangsung pada 3–4 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peran 02, Nailil Ghufron, menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk akal. Ia menyebut gagasan tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar konstitusional, Kamis (05/06/2025).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar X pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) baru. Proses ini memunculkan perdebatan antara mempertahankan kader internal atau menggaet tokoh eksternal demi kebangkitan partai, Senin (02/05/2025).
Ia pun heran kenapa Pemkab Sampang suka sekali main tebak-tebakan aturan atau hukum. Kalau cocok, dijalankan. Kalau enggak, tunggu ‘petunjuk dari langit’ alias surat edaran. Logikanya lebih lincah dari akrobat sirkus.
Kekuasaan dalam dunia kontemporer bukan lagi struktur yang terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai lapisan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam analisis Michael Hardt, kekuasaan modern berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terfragmentasi, melibatkan hubungan yang lebih luas di antara individu dan institusi.
