Mahkamah Konstitusi Korea Selatan pada tahun 2023 sempat membatalkan undang-undang yang melarang pengiriman selebaran ke Korea Utara. Pengadilan menyatakan larangan itu melanggar hak kebebasan berbicara secara tidak proporsional.
Namun Presiden baru Korea Selatan, Lee Jae-myung, telah mengambil sikap lebih ketat sejak menjabat awal Juni lalu. Ia mendorong regulasi keselamatan publik guna mencegah ketegangan dengan Korea Utara dan melindungi warga perbatasan.
Lee berkomitmen menghidupkan kembali dialog lintas Korea dan mengupayakan perdamaian di Semenanjung. Pemerintahannya juga menghentikan siaran pengeras suara anti-Korea Utara di sepanjang garis depan sebagai isyarat rekonsiliasi.
Korea Utara sejauh ini belum menanggapi secara langsung kebijakan damai Lee. Tahun lalu, Pyongyang secara terbuka menyatakan akan memutuskan hubungan dengan Korea Selatan dan mengabaikan gagasan reunifikasi damai.
Upaya diplomatik antar-Korea telah mandek sejak 2019 setelah kegagalan negosiasi denuklirisasi yang difasilitasi Amerika Serikat. Ketegangan tetap tinggi meski ada sinyal baru dari pemerintah Seoul.