Tidak hanya itu, Salam mengungkapkan, yang lebih mengejutkan dengan masuknya kader Surabaya Selatan ini ada indikasi permainan politik dari salah satu partai. Hal itu terbukti dengan track record (rekam dan jejak) Ahmad Jauhar Fikri dalam memperoleh kedudukan itu.
“Ini ada indikasi partai politik yang merusak kaderisasi di tubuh PMII,”ungkapnya.
Dinilai tak kunjung menemukan titik terang dalam sengkarut sertifikat tanah yang terjadi di kantor Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Bangkalan, Madura. Maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan melanjutkan proses pengawalan ke Kantor Wilayah (Kanwil) ATR/BPN Jawa Timur
Belanja Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL-PP) Tahun Anggaran (TA) 2020, menurut data Rapat Kerja Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) TA 2020, ditarget dalam APBD-Perubahan Jawa Timur (Jatim) TA 2020 sebesar Rp40,600 milyar
Di tahun anggaran (TA) 2020 ada Empat BAKORWIL (Badan Koordinasi Wilayah) Pemerintahan dan Pembangunan di Jawa Timur (Jatim) belanja daerahnya dominan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Empat BAKORWIL tersebut adalah BAKORWIL Jember, Malang, Bojonegoro, dan Pamekasan
Ketua mandataris PC Pergerakan Mahasiswa Islama Indonesia (PMII) Surabaya, Moch Fikri Ramadhan menyebutkan bahwa Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, Muhammad Abdullah Syukri telah melakukan pelanggaran organisasi
Kebijakan pemerintah kota Surabaya, melakukan screening di pintu keluar jembatan Suramadu dinilai ada diskriminasi terhadap warga Madura
Wilayah yang menjadi kantong kemiskinan adalah pedesaan. Persentasenya dari jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2019 mencapai 64,76% dan tahun 2020 meningkat menjadi 61,94%. Di tingkat nasional, persentasenya tahun 2019 mencapai 14,43% dan tahun 2020 meningkat menjadi 14,77%.
