“DMO ini terlambat diterapkan sebenarnya, tiga bulan lalu kita sudah ingatkan tidak boleh ekspor kalau kebutuhan dalam negeri memang tidak tercukupi. Kedua, kita juga berharap satgas pangan bisa lebih cekatan dalam mencari distributor yang nakal dan menimbun sehingga menyebabkan harga naik dan langka,” katanya.
Selain penerapan DMO, Akmal juga mengimbau pemerintah meningkatkan pengawasan ekspor. Mengingat, selain bahan baku minyak goreng, CPO juga diproduksi menjadi biodiesel (B30).
“Mendag punya data sebenarnya perusahaan yang melakukan ekspor. Produksi CPO-nya berapa, produksi minyak gorengnya berapa. Ini menjadi tugas pemerintah untuk tidak membiarkan masalah ini berlarut-larut,” tandas Akmal.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Rusdi Masse Mappasessu mendorong pemerintah untuk memberi penugasan kepada Bulog dapat berperan mengatasi kelangkaan minyak goreng dan kedelai sebagai bahan baku tahu dan tempe.
Politisi Partai NasDem tersebut mengatakan, Bulog kerapkali mengalami kesulitan untuk menyimpan dan distribusi komoditas pangan strategis.
Sebab, proses penyaluran ini tidak bisa dilakukan secara sepihak dan harus menunggu instruksi pemerintah.
“Yang menjadi penekanan kita supaya Bulog ambil peran di sini, sehingga apa yang menjadi keluhan sekarang bisa terselesaikan. Komisi IV mendorong supaya Bulog di-kasih penugasan, sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat segera teratasi,” imbuh Rusdl lebih lanjut. (*)
