Salah satu kesimpulan dalam RPD yaitu, Komisi II DPR RI menekankan kembali agar KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI dapat menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas, independen, mandiri dan profesional untuk suksesnya Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024.
“Pelaksanaan Pemilu 2024 tetap berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia. (*)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menetapkan H. Mohamad Sohibul Iman, Ph.D., sebagai Ketua Majelis Syura untuk periode 2025–2030. Penetapan ini dilakukan dalam Musyawarah I Majelis Syura yang berlangsung pada 3–4 Juni 2025.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Peran 02, Nailil Ghufron, menegaskan bahwa wacana pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak masuk akal. Ia menyebut gagasan tersebut menyesatkan dan tidak memiliki dasar konstitusional, Kamis (05/06/2025).
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar X pada September 2025 untuk memilih ketua umum (ketum) baru. Proses ini memunculkan perdebatan antara mempertahankan kader internal atau menggaet tokoh eksternal demi kebangkitan partai, Senin (02/05/2025).
Ia pun heran kenapa Pemkab Sampang suka sekali main tebak-tebakan aturan atau hukum. Kalau cocok, dijalankan. Kalau enggak, tunggu ‘petunjuk dari langit’ alias surat edaran. Logikanya lebih lincah dari akrobat sirkus.
Kekuasaan dalam dunia kontemporer bukan lagi struktur yang terpusat, tetapi tersebar dalam berbagai lapisan sosial, politik, dan ekonomi. Dalam analisis Michael Hardt, kekuasaan modern berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks dan terfragmentasi, melibatkan hubungan yang lebih luas di antara individu dan institusi.
Masyarakat Sampang patut berbangga. Sebab kabupaten ini berhasil mencetak prestasi unik: ratusan desa dipimpin oleh Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) terbanyak dan terlama tanpa pemilihan kepala desa (Pilkades) sejak 2021, Kamis (29/05/2025).
