Bangkalan – Kebijakan efisiensi anggaran belanja tak produktif, sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025, membawa dampak signifikan terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada 2025. Perdebatan terkait belanja ini muncul di kalangan pemangku kepentingan dan masyarakat yang peduli terhadap pengelolaan APBD Bangkalan.
Meski kebijakan efisiensi tersebut diterapkan, data menunjukkan bahwa Belanja Daerah Pemkab Bangkalan selama periode 2020-2025 selalu mengalami defisit. Pemerintah daerah menutupi defisit tersebut melalui Pembiayaan Netto dengan nominal yang sama, menunjukkan pola pengelolaan anggaran yang konsisten.
Total Belanja Daerah selama enam tahun tersebut mencapai Rp14,57 triliun. Rinciannya menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya, dengan angka tertinggi pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp2,66 triliun dan angka terendah pada 2021 sebesar Rp2,28 triliun.
Pada 2020, Belanja Daerah tercatat sebesar Rp2,36 triliun. Dari jumlah tersebut, Belanja Pegawai menguasai alokasi terbesar dengan Rp1,16 triliun atau sekitar 49%, sedangkan Belanja Modal menjadi alokasi terendah dengan Rp244,34 miliar atau sekitar 10%.
Tahun 2021 mencatat penurunan anggaran menjadi Rp2,28 triliun. Proporsi Belanja Pegawai tetap menjadi yang tertinggi dengan Rp943,24 miliar (41,4%), sementara Belanja Modal mengalami kenaikan menjadi Rp260,50 miliar, namun tetap menjadi porsi terkecil, yaitu 11,4%.
