Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2025 terkait kebijakan efisiensi anggaran. Kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan penggunaan anggaran dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025.
Pemerintahan
Menkeu Keluarkan Surat terkait Efisiensi Anggaran Rp256 Triliun pada APBN 2025
Pemerintah menginstruksikan efisiensi anggaran belanja kementerian dan lembaga dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025. Instruksi ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 yang dikeluarkan pada 24 Januari 2025.
Mendagri Terbitkan Surat Edaran Efisiensi Anggaran, Belanja Daerah Dibatasi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam APBN dan APBD.
Pertama di Sumenep! Birokrasi Bugar Siap Jaga Kebugaran ASN untuk Pelayanan Maksimal
Kegiatan yang akan berlanjut di halaman Kantor Pemda Sumenep ini, merupakan semangat baru menyambut Bismillah Melayani Jilid II terus digelorakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di ujung timur Pulau Madura.
Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim Mulai Bertugas, Perkuat Sinergi dengan Jajaran Pemkab
Wakil Bupati Sumenep, K.H. Imam Hasyim, resmi memulai tugasnya di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, pada Selasa (25/2/2025). Kehadirannya di kantor Pemkab menjadi momentum perkenalan langsung dengan para pegawai setelah dilantik, pada Kamis (20/2/2025) pekan lalu.
Imbas Pemangkasan Anggaran, Proyek Jalan di Kepulauan Sumenep Tertunda
Hampir seluruh program kerja yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 harus mengalami penyesuaian akibat pemangkasan dan relokasi anggaran.
Penjabat Kepala Daerah: Kunci Strategis Stabilitas Daerah di Tengah Transisi Kepemimpinan
Pasca pelantikan kepala dan wakil kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024, publik Indonesia menyoroti Penjabat (Pj) kepala daerah. Pj Gubernur, Bupati, dan Wali Kota memiliki peran vital dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah sebelum pemimpin definitif dilantik.
Kebijakan Anggaran dan Tantangan Pembangunan di Bangkalan
Pada tahun 2025, Pemkab Bangkalan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp2,66 triliun. Dana ini tersebar dalam beberapa kategori utama, termasuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
Cegah Paham Radikal, Badan Kehormatan Minta DPRD Sumenep Waspada
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Sumenep, Virzannida Busyro menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan tanpa adanya bukti yang kuat.
Efisiensi Anggaran di Bangkalan: Antara Keterbatasan dan Tantangan Baru
Kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 akan mengubah dinamika pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan kini tak bisa menghindar dan harus menghadapi realitas baru dalam mengelola anggaran yang lebih ketat.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.