Masalah banjir di Kota Sumenep kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi III DPRD Sumenep, M. Muhri, menegaskan bahwa banjir yang kerap melanda sejumlah titik di kota setiap musim hujan harus segera mendapatkan solusi konkret dari pemerintah daerah.
Pemerintahan
Sebelum Dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Sumenep Terpilih Jalani Pemeriksaan Kesehatan
Pemeriksaan kesehatan ini merupakan bagian dari serangkaian tahapan wajib yang harus ditempuh oleh setiap kepala daerah terpilih. Tujuannya adalah memastikan bahwa kedua calon pemimpin berada dalam kondisi fisik dan mental yang prima, sehingga dapat menghadapi tantangan serta mengemban amanah pemerintahan dengan optimal.
Dugaan tak Transparan, Kades Lombang Laok Bungkam Keterbukaan APBDes 2024
Dugaan kurangnya transparansi dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kembali mencuat di Kabupaten Bangkalan. Kali ini, Kepala Desa (Kades) Lombang Laok, Kecamatan Blega, menjadi sorotan karena diduga menutup-nutupi informasi publik terkait APBDes 2024.
Dana Transfer Pemerintah Pusat ke Sumenep Dipangkas Rp192,9 Miliar
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus menghadapi kenyataan pahit setelah pemerintah pusat memangkas dana transfer sebesar Rp192,9 miliar
Pimpin Tiga Dinas, Puguh Santoso: Pertanian, Ketahanan Pangan, Perikanan Sudah Jadi Satu Dinas
Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan kini menjadi satu dinas yang terpusat di Dinas Pertanian. Puguh Santoso diamanahkan memimpin 3 (tiga) dinas sekaligus. Yakni, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan, dan Perikanan Kabupaten Bangkalan.
Kebijakan Efisiensi Anggaran: Menjaga Keseimbangan Fiskal tanpa Mengorbankan Pertumbuhan
Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja sebagai upaya menjaga keseimbangan anggaran negara. Pemangkasan ini ditargetkan menghemat kas negara hingga Rp306,6 triliun.
Forum Konsultasi Publik RKPD 2026, Kepala Bappeda Sumenep Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat
Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar…
Dana Desa Jawa Barat 2025 Capai Triliunan, Kabupaten Bogor Terima Alokasi Tertinggi
Pemerintah pusat telah mengalokasikan Dana Desa untuk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp6.06 triliun. Dana ini akan dicairkan dalam tiga tahap, yaitu 40 persen pada April, 40 persen pada Agustus, dan 20 persen pada Oktober 2025.
Lindungi Anak dari Dampak Digital, DPRD Sumenep Susun Aturan Pembatasan Medsos
Dalam upaya menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait maraknya kecanduan gadget dan media sosial di kalangan anak-anak, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep usulkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Banten Terima Rp1,39 Triliun Dana Desa 2025, Berikut Rinciannya
Pemerintah pusat akan menyalurkan Dana Desa ke Provinsi Banten pada tahun 2025. Total dana yang dialokasikan untuk Banten mencapai Rp1,39 triliun, yang akan dicairkan dalam tiga tahap.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.