Selain itu, menurut Fatoni, Kemendagri juga menurunkan tim untuk melakukan asistensi dan pembinaan kepada 5 kabupaten di wilayah adat Meepago.
Lima kabupaten itu adalah Kabupaten Nabire, Diyai, Paniai, Dogiyai, dan Intan Jaya. Dari lima kabupaten ini, hanya Nabire yang telah menetapkan APBD TA 2022.
Fatoni, lebih lanjut mengatakan, realisasi APBD TA 2021 di wilayah Meepago masih terbilang rendah. Misalnya, Kabupaten Deiyai realisasi pendapatan 86,53 persen dan realisasi belanja 75,08 persen.
Menurut Fathoni, realisasi Belanja Daerah di Papua tersebut, masih banyak yang di bawah rata-rata.
Fatoni berharap agar seluruh Pemda konsisten mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang meliputi modul perencanaan dan penganggaran, penatausahaan serta akuntansi, dan pelaporan.
Kemendagri juga membentuk Tim Helpdesk yang akan turun langsung untuk membantu daerah dalam memanfaatkan SIPD.
“Kalau daerah terkendala terkait dengan SIPD, bisa langsung koordinasi dengan Tim Helpdesk, “kata Fatoni.
Dia menjelaskan, melalui penggunaan SIPD tersebut, Kemendagri dapat memonitor secara real time daerah yang belum menetapkan APBD.
Dengan demikian, Kemendagri bisa memberikan asistensi dan pembinaan agar penetapan APBD dapat dipercepat, sehingga realisasi APBD berjalan maksimal.
Kegiatan asistensi dan pembinaan pengelolaan keuangan daerah tersebut dihadiri oleh Tim Teknis SIPD dari 5 kabupaten tersebut.
