Oleh karena pandemi Covid-19 ini palayanan publik, proses belajar-mengajar, kegiatan sosial-budaya masyarakat, bisnis, dan pemilihan kepala desa (Pilkades) terganggu. Proses pelaksanaannya dibatasi dan bahkan untuk Pilkades Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang ditunda.
Demikian juga halnya dengan kebijakan pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Tahun Anggaran (TA) 2020-2021. Akibat pandemi Covid-19 ini Pemerintah Daerah di Madura terpaksa harus menggeser kebijakan tersebut. Relokasi dan refocusing APBD TA 2020-2021 menjadi kebijakan anggaran Pemerintah Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.
Implementasinya, membuat daya ungkit APBD pada pertumbuhan ekonomi (lapangan usaha rakyat) melemah. Tercatat di TA 2020 pertumbuhan ekonomi Madura mengalami kontraksi. Rata-rata pertumbuhannya di tahun tersebut mengalami kontraksi sebesar -2,39% (-1,71% tanpa sektor migas).
Pertumbuhan ekonomi kabupaten yang paling parah terkena dampak pandemi Covid-19 ini adalah Kabupaten Bangkalan dan paling ringan adalah Kabupaten Sampang. Di tahun 2020 kontraksi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangkalan -2,73% dan Kabupaten Sampang -0,29%.
Meski demikian, uniknya, kapasitas fiskal daerah di Madura masih tetap bertahan di kategori sedang. Rata-rata kapasitas fiskalnya tahun 2020 sebesar 0,885. Di tahun ini, kapasitas fiskal daerah tertinggi di Kabupaten Sampang dan terendah di Kabupaten Bangkalan. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)nya Kabupaten Sampang sebesar 0,981 dan Kabupaten Bangkalan 0,750.
