Opini  

Kilas Balik Pertengahan Tahun 2021

Ulasan pertengahan tahun oleh Pimpinan Redaksi Madurapers, Supriadi Evendy

BangkalanCoronavirus-2 (SARS-Cov-2) mempengaruhi dan menginfeksi masyarakat Madura sejak triwulan pertama tahun 2020. Akibat hal ini, SARS-Cov-2—yang kemudian disebut dengan Coronavirus Disease 2019 dan disingkat Covid-19—disebut dengan pagebluk (pandemi) Covid-19.

Hingga pertengahan tahun 2021 kapan meredanya pandemi ini belum dapat dipastikan. Namun, upaya pencegahan dan penanganannya melalui 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak dan menghindari kerumunan), 5M (Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Membatasi mobilitas dan interaksi), dan 3T (Testing, Tracing, Treatment) terus dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Untuk tujuan pencegahan dan penanganan Covid-19 tersebut, di pertengahan tahun ini Pemerintah Daerah di Madura, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021, mengimplementasikan PPKM Mikro dan optimalisasi Posko penanganan Covid-19 d tingkat desa dan kelurahan untuk pengalian penyebaran Covid-19 di Madura. Seniergis dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat di Wilayah Jawa dan Bali dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2021 tentang PPKM Level 4 Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, Pemerintah Daerah kemudian menerapkan PPKM Darurat dan Level 3 dan 4.

BACA JUGA:  Publik Pertanyakan Pilkades Serentak 2025 di Sampang

Pencegahan dan penaganannya di Madura sangat krusial. Hal ini karena dampaknya multidimensional, yang berpengaruh pada bidang kehidupan masyarakat, kebijakan pembangunan dan anggaran, pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, bahkan proses demokrasi desa.

Oleh karena pandemi Covid-19 ini palayanan publik, proses belajar-mengajar, kegiatan sosial-budaya masyarakat, bisnis, dan pemilihan kepala desa (Pilkades) terganggu. Proses pelaksanaannya dibatasi dan bahkan untuk Pilkades Kabupaten Sumenep, Pamekasan, dan Sampang ditunda.

Demikian juga halnya dengan kebijakan pembangunan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Tahun Anggaran (TA) 2020-2021. Akibat pandemi Covid-19 ini Pemerintah Daerah di Madura terpaksa harus menggeser kebijakan tersebut. Relokasi dan refocusing APBD TA 2020-2021 menjadi kebijakan anggaran Pemerintah Daerah untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.

Implementasinya, membuat daya ungkit APBD pada pertumbuhan ekonomi (lapangan usaha rakyat) melemah. Tercatat di TA 2020 pertumbuhan ekonomi Madura mengalami kontraksi. Rata-rata pertumbuhannya di tahun tersebut mengalami kontraksi sebesar -2,39% (-1,71% tanpa sektor migas).

Tinggalkan Balasan