Fenomena ini kontradiksi dengan kondisi ideal BUMN. BUMN seharusnya memperlihatkan transparansi dan akuntabilitas publik sebagai upaya mewujudkan good corporate governance. Transparansi dan akuntabilitas publik ini tidak hanya dalam memberikan laporan tahunan tetapi juga dalam setiap proses kebijakan, di dalamnya termasuk dasar-dasar rekrutmen SDM yang menentukan arah dan melaksanakan kebijakan organisasi.
Kompetensi dan Efisiensi Jadi Kata Kunci Keberhasilan?
Dahlan Iskan dan Erick Tohir sepakat bahwa efisiensi sebagai hukum dasar bisnis menjadi kunci keberhasilan di BUMN. Namun bagaimana menerapkan efisiensi saat berhadapan dengan intervensi politik? Tentu, jawabannya tidak sesederhana yang dibayangkan. Interelasi antara politik dan ekonomi tidak dapat dipungkiri hadir dalam BUMN.
Kompetensi perlu dimaknai sebagai suatu pendekatan efisiensi yang dapat memberikan kontribusi dan hasil positif sehingga pengeluaran untuk SDM yang kompeten dinilai sebagai investasi jangka panjang yang berbuah keuntungan berkesinambungan.
Dalam konteks ini hendaknya intervensi politik tidak berorientasi pada titipan jasa masa lalu semata, tetapi yang sangat mendasar memperhatikan visi jangka panjang dalam mengamankan kebijakan pemerintah dalam membangun bisnis, yang berorientasi pada kemajuan perusahaan yang fundamental.
Memposisikan intervensi politik dalam keberlangsungan BUMN tidaklah mudah. Namun, tetap bisa dilakukan kalau ada political will untuk membangun perusahaan negara yang berdaya saing global. Caranya memperhitungkan kompetensi dan efisiensi sehingga right man on the right place bisa diwujudkan pada semua BUMN.
