Kompetensi perlu dimaknai sebagai suatu pendekatan efisiensi yang dapat memberikan kontribusi dan hasil positif sehingga pengeluaran untuk SDM yang kompeten dinilai sebagai investasi jangka panjang yang berbuah keuntungan berkesinambungan.
Dalam konteks ini hendaknya intervensi politik tidak berorientasi pada titipan jasa masa lalu semata, tetapi yang sangat mendasar memperhatikan visi jangka panjang dalam mengamankan kebijakan pemerintah dalam membangun bisnis, yang berorientasi pada kemajuan perusahaan yang fundamental.
Memposisikan intervensi politik dalam keberlangsungan BUMN tidaklah mudah. Namun, tetap bisa dilakukan kalau ada political will untuk membangun perusahaan negara yang berdaya saing global. Caranya memperhitungkan kompetensi dan efisiensi sehingga right man on the right place bisa diwujudkan pada semua BUMN.
Upaya pembubaran BUMN yang baru-baru ini muncul ke permukaan menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bersama. Kebijakan yang tidak sesuai dengan arah keberlangsungan BUMN, cepat atau lambat akan berakibat fatal, sehingga antisipasi dini merupakan langkah yang perlu dipertimbangkan untuk perbaikan BUMN ke depan.
