Faisal menegaskan bahwa kritik atau saran sebaiknya disampaikan langsung kepada mahasiswa melalui jalur yang tepat, bukan melalui media sosial.
“Seharusnya, jika ingin memberikan saran, bisa datang langsung ke sekretariat mahasiswa Sumenep, bukan menyebut-nyebut nama mahasiswa se-Sumenep di Facebook,” tegasnya.
Untuk itu, HIMPASS mendesak pimpinan DPRD Sumenep untuk segera melakukan klarifikasi terkait akun yang mencatut nama lembaga tersebut. Menurut Faisal, hal ini penting agar citra DPRD Sumenep tetap terjaga sebagai institusi yang mengedepankan etika dan profesionalisme.
“Kami meminta DPRD Sumenep Dapil 8 segera mengklarifikasi akun tersebut agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tandas Faisal.
Kasus ini menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan mahasiswa Sumenep, yang merasa gerakan mereka dicederai oleh pernyataan akun yang diduga milik oknum tenaga ahli DPRD tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD Sumenep maupun tenaga ahli yang bersangkutan.
