Jatinangor — Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia menegaskan bahwa desa menjadi kunci utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Karena itu, generasi muda, khususnya Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, diminta tampil sebagai motor perubahan dan transformasi desa di seluruh Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Desa dan PDT saat memberikan Studium Generale bertajuk “Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia: Desa sebagai Pilar Pembangunan Nasional – Strategi Kepemimpinan Pemerintahan di Era Transformasi”, Kamis (21/5/2026).
Dalam pemaparannya, Menteri Desa dan PDT menyebut pembangunan nasional tidak bisa lagi bertumpu hanya pada kota-kota besar. Menurutnya, masa depan Indonesia justru ditentukan dari kemajuan desa.
“Bangun Desa, Bangun Indonesia. Indonesia Emas 2045 harus dimulai dari desa-desa yang produktif, sejahtera, tangguh, dan mandiri,” tegasnya di hadapan para Praja IPDN.
Ia membeberkan bahwa Indonesia memiliki 75.266 desa dengan sekitar 202 juta jiwa atau 73 persen penduduk Indonesia ber-KTP desa. Namun, hingga kini masih terdapat ribuan desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.
Karena itu, Kementerian Desa dan PDT terus mendorong transformasi desa melalui berbagai program prioritas nasional, mulai dari revitalisasi BUM Desa, penguatan ketahanan pangan, digitalisasi desa, pengembangan desa wisata, hingga percepatan pembangunan daerah tertinggal.
Menteri Desa dan PDT juga menekankan pentingnya kepemimpinan baru yang adaptif dan visioner dalam menghadapi era transformasi digital.
“Kalian akan bekerja di era di mana data menjadi bahan bakar pengambilan keputusan, teknologi menjadi infrastruktur kehidupan, dan transparansi menjadi tuntutan publik,” ujarnya.
Di hadapan civitas akademika IPDN, Menteri Desa dan PDT turut mengajak para Praja untuk tidak sekadar menjadi birokrat administratif, melainkan hadir sebagai pemimpin yang mampu membaca potensi lokal dan menggerakkan masyarakat desa.
“Jangan hanya menunggu instruksi dari atas. Desa membutuhkan pemimpin yang mampu mengelola sumber daya dengan bijak dan menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat,” katanya.
Selain itu, Menteri Desa dan PDT juga mendorong penguatan kolaborasi antara Kemendes PDT dengan IPDN melalui integrasi program pengabdian, penguatan modul pembangunan desa, hingga penempatan lulusan terbaik IPDN dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang profesional.
Kegiatan Studium Generale berlangsung penuh antusias dan menjadi momentum penguatan sinergi antara pendidikan kepamongprajaan dengan agenda besar pembangunan desa dan daerah tertinggal di Indonesia.