Pseudo-Spiritualitas dan Korupsi: Tantangan Negara Religius

Madurapers
Webinar bertajuk “Pseudo-Spiritualitas, Religius tapi Gemar Korupsi", dalam rangka Program Ramadan 2025, The Lead Institute, Universitas Paramadina
Webinar bertajuk “Pseudo-Spiritualitas, Religius tapi Gemar Korupsi", dalam rangka Program Ramadan 2025, The Lead Institute, Universitas Paramadina (Sumber Foto: Arief Tito/Universitas Paramadina, 2025).

Jakarta The Lead Institute, Universitas Paramadina, menggelar webinar bertajuk “Pseudo-Spiritualitas, Religius tapi Gemar Korupsi” dalam rangka Program Ramadan 2025. Acara ini menghadirkan Prof. Dr. Media Zainul Bahri, Dida Darul Ulum, M.A, dan dimoderatori oleh Maya Fransiska.

Dr. phil. Suratno Muchoeri membuka diskusi dengan mengangkat hipokrisi sebagai karakter khas masyarakat Indonesia. Ia merujuk pada pemikiran Mochtar Lubis dalam Manusia Indonesia (1977) yang menyoroti fenomena ini.

Menurut Dr. Suratno, hipokrisi ini berakar pada feodalisme dan pemisahan agama dari etika. “Feodalisme menciptakan mentalitas asal bapak senang, sementara agama lebih menjadi simbol daripada pedoman moral,” ujarnya.

Ia menilai kemunafikan dalam Islam—berbicara bohong, mengingkari janji, dan berkhianat—masih kerap terjadi. “Ini sangat ironis dan paradoks, mengingat mayoritas penduduk Indonesia Muslim,” tegasnya.

Prof. Dr. Media Zainul Bahri menyoroti bahwa religiusitas tidak selalu berbanding lurus dengan integritas moral. Menurutnya, budaya permisif dan guyub justru turut menyuburkan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Ia menjelaskan bahwa sejak era 70-an, Islam Pop semakin terpengaruh kapitalisme dan hedonisme. “Islam Pop lebih menekankan simbol dan tampilan luar ketimbang substansi moral dan spiritual,” katanya.

Fenomena ini terlihat dari banyaknya pejabat dan politisi yang memahami Islam tetapi tetap melakukan korupsi. “Agama lebih banyak dijadikan identitas simbolik ketimbang landasan etika,” tambahnya.

Dida Darul Ulum, M.A, menggambarkan kondisi Indonesia seperti Gotham City dalam The Dark Knight. Ia menyoroti paradoks antara religiusitas tinggi dan maraknya korupsi.

Laporan CEOWORLD (2024) menempatkan Indonesia sebagai negara religius peringkat ketujuh dunia. Namun, indeks persepsi korupsi masih menunjukkan angka yang tinggi.