“Semuanya ini menggambarkan bahwa sopan santun, etika, tata krama politik dan hukum sekaligus justru ditunjukkan secara terang-terangan ditabrak Pemerintah bersama-sama DPR. Contoh-contoh itu sulit dibantah,” tegasnya.
Draft RUU Kesehatan telah masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) sejak November 2022.
Penyusunannya mengadopsi metode Omnibus Law, yang ditandai semua urusan kesehatan di negeri ini akan diatur dalam satu UU. Bahkan, aturan-aturan yang bersinggungan dengan kesehatan di Indonesia.
Dalam konferensi Pers yang digelar bersama ini, ada 10 butir catatan kritis atas RUU Kesehatan. Muhammadiyah bersama tujuh lembaga profesi di atas menyatakan dua buah sikap.
Pertama, perlunya dilakukan kajian mendalam muatan materi RUU tentang Kesehatan dan mendorong Badan Legislasi DPR mengeluarkan RUU Kesehatan dari Prolegnas 2023.
Kedua, sebagai gantinya MHH bersama tujuh lembaga ini akan melakukan sophistikasi kajian tentang kesehatan yang lebih esensial dan sesuai dengan filosofi awalnya, yaitu pemenuhan hak dasar bidang kesehatan yang humanis.
“Terakhir, kami mengajak pemerintah, DPR, serta ketua-umum partai politik, kapan lagi kalau tidak sekarang untuk menunjukkan kejujuran yang tulus untuk kembali pada originalitas, otentisitas, genuinitas pembukaan UUD 1945 itu dan ini (RUU Kesehatan) agar ditinjau ulang atau dibatalkan. (*)
