THL dan publik menuntut BPJS Ketenagakerjaan Bangkalan memberikan klarifikasi terkait kasus ini. Badan publik wajib menyediakan informasi yang benar dan transparan kepada masyarakat.
Mudabbir juga menyoroti peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjamin akses informasi. “PPID harus responsif dan profesional dalam melayani permintaan informasi dari publik,” tegasnya.
Pihak berwenang diharapkan mengambil langkah tegas terhadap dugaan pelanggaran ini. Kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terancam jika kasus ini tidak ditangani dengan baik.
Dengan penerapan keterbukaan informasi yang optimal, diharapkan kasus serupa tidak terulang. Transparansi adalah pilar utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.