Pemerintah daerah Kabupaten Sampang, kata Wahyudi, perlu mengambil langkah konkret dalam reformasi kebijakan. Pendidikan dan kesehatan harus menjadi prioritas utama, karena keduanya merupakan fondasi bagi peningkatan kualitas SDM. Tanpa SDM yang unggul, pembangunan ekonomi tidak akan berjalan maksimal.
Selain itu, lanjut Wahyudi, strategi peningkatan PAD harus segera disusun. Pemerintah perlu menggali potensi ekonomi daerah, baik dari sektor pertanian, perikanan, maupun industri kecil dan menengah. “Kemandirian ekonomi daerah adalah kunci utama untuk keluar dari ketergantungan anggaran pusat,” tambah Wahyudi.
Reformasi birokrasi juga menjadi aspek yang tak bisa diabaikan. Struktur pemerintahan yang terlalu gemuk dan birokrasi yang lamban hanya akan menghambat efektivitas pembangunan. Efisiensi anggaran harus diperkuat agar belanja modal dapat ditingkatkan.
Peran masyarakat dalam pembangunan juga harus diperkuat. Pemerintah daerah perlu membuka ruang partisipasi bagi masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan. Tanpa keterlibatan publik, pembangunan hanya akan menjadi wacana tanpa implementasi yang nyata.
Tanggung jawab pembangunan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan akademisi. Sinergi antara berbagai pihak diperlukan untuk menciptakan inovasi dan terobosan yang bisa mempercepat pembangunan di Sampang.
“Pembangunan Sampang harus keluar dari pola lama yang hanya menguntungkan segelintir pihak. Tanpa perubahan mendasar dalam kebijakan dan strategi pembangunan, mimpi Sampang menjadi daerah maju hanya akan terus menjadi ilusi,” tutup Wahyudi.