Ketidakhadiran pihak pemerintah dalam audiensi dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan terhadap keluhan publik. HIMABA menyatakan bahwa Pemkab Bangkalan seharusnya hadir sebagai fasilitator perubahan, bukan menghindar dari kritik.
Para mahasiswa mengaku tidak akan mundur dan berkomitmen untuk terus mengawal isu pelayanan publik ini. Mereka juga berencana mengajak masyarakat lebih luas untuk terlibat dalam perjuangan bersama.
HIMABA kini sedang menyusun jadwal ulang untuk audiensi dan akan kembali melayangkan surat permintaan pertemuan resmi. Mereka menuntut klarifikasi atas sikap yang mereka anggap tidak kooperatif dari Pemkab Bangkalan.
Sampai berita ini ditulis, belum ada satu pun pernyataan atau klarifikasi dari Pemkab Bangkalan. HIMABA menegaskan bahwa diamnya pemerintah akan memperburuk ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi.
Kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan Pemkab Bangkalan belum berjalan sebagaimana mestinya. HIMABA berharap insiden ini menjadi peringatan keras bagi Pemkab Bangkalan lebih terbuka terhadap aspirasi warganya.