Argumentasinya, karena klaim tersebut bersifat reduktif, hanya berfokus pada PTSDB, dan mengabaikan penjelasan detail tentang kinerja empat BUMD lainnya.
Agar validitas klaim dapat diverifikasi, saran Wahyudi, diperlukan data yang lebih lengkap dan terperinci, termasuk laporan keuangan, audit independen, dan analisis komparatif kinerja seluruh BUMD. Tanpa data tersebut, pernyataan ini lebih tepat dianggap sebagai opini yang belum teruji kebenarannya.
Kabupaten Bangkalan pada tahun 2025 menerima alokasi Dana Desa (DD) sebesar Rp282.421.820.000 dari APBN. Dana ini akan disalurkan kepada 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan. Berikut analisis terkait distribusi anggaran, mulai dari kecamatan dan desa dengan alokasi terbesar hingga terkecil.
Kebutuhan lainnya, seperti, Sistem Informasi Perizinan Tepadu (SIPT), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hingga tempat rumah…
Program Presiden RI itu, menurut Ismet, harus melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) setiap desa di Kabupaten Bangkalan, sehingga desa berkewajiban untuk mendirikan BUMDes.
Keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bangkalan menuai kritik tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Dengan modal besar yang digelontorkan, kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinilai sangat kecil.
Kasus penipuan dan penggelapan sertifikat tanah serta BPKB motor, Yuliati Ningsih Tenaga Harian Lepas (THL) Dinas Perdangangan (Disdag) setelah ditolak eksepsinya oleh majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan, kini tinggal menunggu putusan pengadilan
Kasus pencurian yang terjadi di Desa Klabetan, Kecamatan Sepulu, Kabupaten Bangkalan menjadi sorotan publik. Sebab, laporan yang telah dilakukan oleh warga Klabetan berujung kekecewaan atas kinerja Kepolisian Sektor (Polsek) Sepulu, yang diduga tidak bisa menangani
