Kelima, Hill et.al., (2017) memaparkan manipulasi pemilu di rezim demokrasi yang cacat (full democracies), di mana faktor seperti rendahnya literasi, faktor budaya, dan desain surat suara yang rumit dapat memengaruhi hasil pemilihan.
Keenam, teknikalis desain surat suara dan perolehan suara, Agresti dan Presnell (2002), serta Niemi dan Herrnson (2003), menemukan bahwa manipulasi dalam hal teknikalitas desain surat suara memiliki dampak signifikan terhadap perolehan suara.
Ketujuh, McDonald (1972) memaparkan bahwa manipulasi pemilu dapat muncul dalam bentuk kontrol terhadap peraturan (legal controls) yang lebih permisif atau melalui tindakan manipulasi terang-terangan (fraudulent controls).
Kedelapan, Gehlbach dan Simpser (2011) menyoroti keterkaitan antara manipulasi pemilu dan kontrol terhadap birokrasi. Politikus memanfaatkan ketergantungan birokrat untuk mempertahankan karir dan kesejahteraan.
Kesembilan, Birch dan Carlson (2012) memaparkan bahwa motif utama manipulasi pemilu adalah demi keuntungan partisan, dengan adanya kolusi antara partai politik dan aktor negara, terutama penyelenggara pemilu.
Kesepuluh, Gehlbach dan Simpser (2011) memaparkan bahwa manipulasi pemilu dengan penggunaan kekerasan lebih sering terjadi di Afrika dan Timur Tengah, sementara manipulasi sumber daya tampaknya lebih umum di negara demokrasi Eropa Barat dan Amerika yang lebih maju.
Melalui deskripsi peta perspektif ilmiah para ilmuan politik dan kepemiluan ini, kita dapat melihat bahwa manipulasi pemilu adalah fenomena yang kompleks dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk tipe rezim demokrasi, kondisi sosial-ekonomi, dan desain sistem pemilihan itu sendiri.
