Sistem appraisal aset yang tidak konsisten membuat nilai jaminan seringkali tidak sejalan dengan nilai pasar. Akibatnya, ketika terjadi gagal bayar, lelang aset pun tak mampu menutupi sisa hutang yang ada. Fenomena ini menunjukkan bahwa angka-angka positif di atas kertas tidak selalu mencerminkan kesejahteraan ekonomi masyarakat luas.
Kritik tajam terhadap sistem perbankan ini tidak sekadar masalah teknis atau statistik belaka. Ini merupakan refleksi dari pola pikir kapitalis yang telah mengakar kuat dalam tatanan keuangan nasional. Dengan menitikberatkan pada keuntungan instan dan hubungan personal, bankir cenderung mengabaikan potensi besar yang dimiliki oleh UMKM.
Padahal, jika UMKM diberikan fasilitas dan privilege yang setara, mereka berpotensi tumbuh menjadi perusahaan besar yang mampu mendongkrak perekonomian secara menyeluruh. Dalam konteks ini, sistem meritokrasi bukan hanya soal keadilan, tetapi juga soal efisiensi ekonomi yang sesungguhnya.
Lebih jauh, realitas di lapangan mengungkapkan bahwa banyak pengusaha yang harus berjuang sendirian tanpa dukungan sistemik dari perbankan. Pengalaman pribadi Wirya, yang memulai usaha sejak usia belia tanpa bimbingan orang tua, mencerminkan betapa kerasnya perjuangan dalam dunia bisnis.
Tanpa adanya akses kredit yang adil, kreativitas dan semangat kewirausahaan yang tumbuh dari nol sering kali terhenti di tengah jalan. Akibatnya, potensi besar yang dimiliki oleh para pelaku UMKM malah menjadi korban dari sistem yang berat sebelah.
Ironi lainnya, sistem perbankan yang seharusnya menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi justru memperlebar jurang ketidaksetaraan. Dalam ekonomi yang ideal, setiap pelaku usaha—besar maupun kecil—seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang.
