Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali berencana menunda pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) pada tahun 2025. Penundaan ini menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai turunan dari UU Nomor 3 Tahun 2024.
Politik
Pemkab Sampang Wacanakan Penundaan Pilkades 2025: Menghindar dari UU Desa untuk Kepentingan Apa?
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menggulirkan wacana penundaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2025. Mereka berdalih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Timur.
Empat Tahun tanpa Pilkades, Warga Jrengik Tuduh Bupati Sampang Amputasi Demokrasi!
Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Jrengik Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, Kamis (15/05/2025).
Penundaan Pilkades Sampang Ancam Demokrasi Pemerintahan Desa
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali mewacanakan penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) hingga tahun 2027, meskipun jadwal sebelumnya telah ditetapkan untuk tahun 2025 melalui SK Bupati tahun 2021. Kebijakan ini memicu keresahan warga dan dianggap menimbulkan ketidakpastian dalam tata kelola pemerintahan desa.
Pilkades Sampang Diwacanakan Ditunda Lagi, Semoga bukan Demi Dusta
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang kembali berencana memukul mundur (menunda) jadwal Pilkades ke 2027, padahal SK Bupati Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 sudah ketok palu untuk tahun 2025. Kalau keputusan bisa diganti sesuka hati, buat apa ada SK yang ia buat sendiri?
Jangan Khianati SK: Penundaan Pilkades Sampang Potensial Membentuk Arogansi Kekuasaan
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mewacanakan menunda kembali pelaksanaan Pilkades serentak hingga tahun 2027. Padahal, SK Bupati Nomor 188.45/272/KEP/434.013/2021 sudah menetapkan Pilkades pada tahun 2025 sebagai waktu pelaksanaan.
Fraksi PKB Gagas Pansus, Politisi Demokrat Sebut Jangan Jadi Wacana Kosong
Wacana pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengusut dugaan penyimpangan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2024 di Kabupaten Sumenep yang dilontarkan Fraksi PKB mendapat respons tajam dari anggota dewan lainnya. Salah satu yang menyoroti wacana tersebut adalah Moh. Hanafi dari Fraksi Demokrat.
Reses II 2025, Aspirasi Warga Sumenep Dibahas di Paripurna DPRD
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep menggelar Sidang Paripurna guna menyampaikan laporan hasil serap aspirasi dari Masa Reses II Tahun 2025.
TRIO Jokowi Datangi Solo: Apa yang Terjadi di Balik Pertemuan Ini?
Pernyataan ini menambah spekulasi terkait langkah-langkah strategis TRIO Jokowi. Banyak yang bertanya-tanya apakah pertemuan ini akan memicu gebrakan politik baru yang dapat mempengaruhi arah pemerintahan.
Ketika Kebijaksanaan Diuji di Panggung Kekuasaan
Plutarkhos melihat ada hubungan erat antara kebijaksanaan dan politik sebagai arena moral. Ia menilai bahwa keterlibatan dalam urusan negara bukan sekadar pilihan, tetapi sebuah kewajiban yang tak dapat dihindari. Seorang pemikir yang sejati tidak hanya mengasah kebijaksanaan dalam kesunyian, tetapi juga menerapkannya dalam kehidupan bernegara.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.