Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Menpan RB Rini Widyantini. Mereka turut memberikan keterangan terkait mekanisme pencairan dana THR dan gaji ke-13.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat meningkatkan kesejahteraan aparatur negara serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen memberikan kesejahteraan bagi seluruh aparatur negara dan masyarakat.
Masyarakat, kata Henri, harus lebih kritis dalam memahami situasi politik dan hukum di Indonesia. Ia mengajak publik untuk mencari sendiri fakta-fakta yang mungkin sengaja disembunyikan oleh para elit. “Banyak elit yang seolah nampak baik, tapi senantiasa tidak jujur,” ujarnya.
Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengingatkan para pejabat agar tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi menjelang Lebaran. Ia menegaskan hal ini usai menjadi narasumber di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK pada Rabu (12/03/2025).
Anggota Komisi VI DPR, Mufti Anam, mengkritik petinggi PT Pertamina karena tidak membahas kasus Pertamax oplosan dalam rapat dengar pendapat (RDP). Rapat tersebut digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/03/2025).
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menunjuk Perum Bulog sebagai Operator Investasi Pemerintah (OIP) guna memperkuat ketahanan pangan nasional. Keputusan ini tertuang dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-38/MK.5/2025 dan bertujuan menjaga stabilitas harga beras serta memperkuat cadangan pangan.
Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 untuk mengatur penyimpanan devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA). Aturan ini mewajibkan eksportir menyimpan dana ekspor di bank dalam negeri selama 12 bulan.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK Nomor 19 Tahun 2025 yang menunjuk Perum Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa Bulog memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan nasional.
