Menjelang Muktamar NU ke 34, pembangunan demokrasi tidak hanya perlu dilihat secara prosedural saja, melainkan juga dapat dilihat dari sisi kualitas demokrasi yang menekankan pada kebebasan, penghormatan, dan kesetaraan dalam membangun ruang dialog.
Ruang dialog bukan semata-mata tersedianya forum-forum dengar pendapat, diskusi-diskusi yang melibatkan muktamirin atau rumah-rumah aspirasi seperti yang bermunculan, khususnya menjelang pemilihan pemimpin politik, tetapi juga terkait dengan diskursus yang menjadi dasar pijakan dalam menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan nahdliyin dan yang lebih luas masyarakat.
Diskursus ini hendaknya menjadi dasar dalam mempengaruhi pembentukan kebijakan; Inklusif terhadap pandangan yang berbeda dengan kesetaraan dalam berpartisipasi; dan musyawarah terbuka, akses informasi, penghormatan, kesempatan memahami dan mereformasi isu dan gerakan menuju konsensus bersama.
Melalui Muktamar NU ke-34 diharapkan tidak hanya menghasilkan pemimpin yang kredibel dan berintegritas tetapi juga dapat melahirkan isu-isu kebangsaan sebagai organisasi yang konsisten menjaga NKRI. Untuk itu, dialog-dialog yang terbuka antarcalon dalam menggagas isu-isu kekinian menjadi sangat relevan tidak hanya dalam meraih dukungan tetapi juga yang lebih mendasar menggali aspirasi-aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Lalu pertanyaannya, apakah sistem AHWA sudah melalui diskursus di kalangan nahdliyin atau hanya rekomendasi elites yang sengaja dipaksakan dalam muktamar?
Setidaknya pengalaman masa lalu dapat dijadikan sebagai pembelajaran bersama dan dilakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus. Bukankah dalam demokrasi juga memberikan ruang dan prosedur untuk melakukan perbaikan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman?
