Opini  

Benarkah MUI Anak Emas Negara?

Abdul Mukhlis, Pemerhati Sosial Politik dan Kebijakan Publik

Penangkapan salah satu personil anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmad Zain An-Najah mengejutkan banyak kalangan, termasuk Menkopolhukam, Mahfud MD yang merasa kaget atau mungkin juga ‘kecolongan’ karena sebagai organisasi kemasyarakatan yang banyak mendapatkan privilege dari negara telah disusupi teroris.

Namun, dia menyebutkan, reaksi masyarakat yang berlebihan memunculkan tudingan dan persepsi yang keliru terhadap peristiwa hukum. Itulah alasan tidak sepakat dibubarkan meskipun ada anggotanya yang terlibat terorisme. Selain itu, ada peraturan perundangan yang ada peran di dalamnya. Pertanyaannya, apakah yang ditangkap itu adalah satunya-satunya atau salah satunya? Sejak kapan kekuatan terorisme itu telah menyusup?

Pertanyaan itu sulit dipastikan apalagi saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif terhadap para tersangka yang terlibat dalam Gerakan terorisme. Namun, jauh sebelumnya, KH Mustofa Bisri atau Gus Mus (1/2017) memberikan saran pada MUI yang salah satunya agar tidak ditumpangi kelompok radikal.

Pernyataan serupa juga datang dari KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang mengkritik fatwanya yang dinilai menyesatkan, berpikiran sempit dan tak mewakili kepentingan umat Islam. Pemakaian kata ‘sesat’ yang dikeluarkan dalam fatwanya kepada aliran tertentu seharusnya tidak ditangani MUI melainkan pakem yang terdiri dari kejaksaan, polisi dan sebagainya yang akan memperkaya perspektif dalam membaca situasi dan tidak mudah mengatakan suatu aliran sesat atau tidak.

Bisa jadi bukan alirannya yang sesat tetapi fatwanya yang menyesatkan karena menyebabkan reaksi yang tidak hanya berlebihan tetapi juga ekstrim menyulut cara-cara kekerasan seperti penyerangan rumah ibadah karena dianggap sesat. Itulah pintu masuk fundamentalisme, dan radikalime yang dikuatirkan banyak pihak termasuk Gus Mus.

BACA JUGA:  Potret Perilaku Berbahasa Orang Madura

Pada tahapan selanjutnya, pemahaman itu berubah menjadi suatu ‘gerakan’ seperti dalam ulasan Herdi Sahrasad dan Al-Chaidar menyebutkan, gerakan radikal dan fundamentalis inilah pada akhirnya berubah menjadi Gerakan yang mengarah pada terorisme. narasi sederhana itu mungkin sedikit menjawab fenomena yang terjadi beberapa waktu lalu. Jadi tidak perlu kaget karena sejak awal sudah dirisaukan banyak pihak.

Benarkah MUI Representasi Umat Islam?

Seperti yang disampaikan oleh Sekjen MUI, Amirsyah Tambunan (20/11/2021), “fatwa MUI juga menjadi rujukan bagi pemerintah guna menentukan suatu aliran menyimpang dari ajaran Islam atau tidak” bukan pakem sebagaimana yang disarankan oleh Gus Dur.

Satu-satunya organisasi yang diberi kewenangan untuk memberikan fatwa berimplikasi pada hegemoni kebenaran dan legitimasi negara. Secara tidak langsung, negara juga ikut andil dalam memperkuat fatwa itu yang disorot Syafiq Hasyim dengan perlunya penguatan pemerintah agar tidak selalu tunduk pada fatwa MUI.

MUI sebagai otoritas kekuatan keagamaan sangat tidak mendasar baik dari sisi historis maupun dari sisi representatif. Dari sisi historis, MUI menjadi instrumen politik orde baru untuk menguasai kekuatan keagamaan khususnya Islam dan menjadi tukang stempel halal untuk disampaikan kepada umat. Setelah reformasi, menjelma menjadi pemberi fatwa aliran mana yang dinyatakan sesat karena tidak sejalan dengan narasi yang dibangun.

Secara representatif, ada perbedaan mendasar antara perwakilan organisasi sosial keagamaan dengan para anggotanya yang memiliki latar belakang organisasi yang berbeda. Tidak mudah mengklaim perwakilan hanya karena anggotanya berasal dari organisasi yang beragam dan atau berasal dari daerah-daerah yang ada di Indonesia.

BACA JUGA:  Desakan MUI Dibubarkan, Mahfud MD: Kedudukan MUI Sudah Kokoh

Pemimpin organisasi sosial keagamaan khususnya NU tidak pernah menyatakan baik secara lisan maupun secara tertulis direpresentasikan oleh MUI. Bahkan pemimpin NU khususnya Gus Dur dan Kiai Said Agil Siraj disamping para tokoh-tokoh NU lainnya secara terang-terangan memberikan kritik pedas atas fatwa-fatwa yang dinilai menyesatkan dan memicu intoleransi umat beragama. Tentu kritikan itu bertujuan agar berintropeksi diri dan lebih hati-hati dalam mengeluarkan fatwa yang dapat memicu konflik horizontal antar umat beragama.

MUI Anak Emas Negara?

Bagaimana dengan undang undang yang di dalamnya harus ada peran MUI? Lagi-lagi Gus Dur menegaskan bahwa ia bukan satu-satunya lembaga keagamaan. Masih banyak lembaga lain, seperti NU dan Muhammadiyah. Kewenangan itu sebenarnya diberikan negara kepada MUI dan sifatnya bisa berubah tergantung pada perubahan kebijakan dan regulasi. Tinggal bagaimana para decision makers mempunyai keberanian untuk mengevaluasi dan memperlakukan setiap organisasi setara di depan hukum dan pemerintahan.

Menurut Syafiq Hasyim (2/10) yang melihat dari sisi lemahnya ormas Islam, khususnya dalam bidang fatwa, menjadikan MUI sebagai lembaga yang dianggap paling mewakili umat Islam Indonesia dan paling otoritatif dalam urusan fatwa. Pernyataan itu tidak sepenuhnya tepat karena dua alasan mendasar.

Pertama, privileges negara kepada MUI memunculkan perlakuan yang unfair dan menjadi lebih superior dibandingkan dengan organisasi keagamaan lainnya. Kedua, organisasi besar keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah ‘mungkin’ tidak ingin sembarangan membuat fatwa karena dasar pertimbangan konstitusi (kebebasan beragama dan kepercayaan) apalagi yang berdampak besar dalam memicu konflik horizontal dan perpecahan antar umat beragama.

BACA JUGA:  Madura Pulau PLT

Pemerintah sebagai instrument negara setidaknya perlu diingatkan kembali bahwa perlakuan setara pada setiap organisasi kemasyarakatan dengan cara mengevaluasi kebijakan dan regulasi yang cenderung ‘menganakemaskan’ salah satu organisasi dan menafikkan yang lain perlu dipertimbangkan secara seksama. Bukankah tugas negara menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia?

Saat Suryadharma Ali (SDA) menjadi Menteri Agama menegaskan, “kalau semua otoritas diberikan kepada MUI, ormas lain akan iri. NU mau, Muhammadiyah mau jadi kan tidak bagus. Untuk itu harus diberikan kepada pemerintah.”

Salah satu opsi yang akan dilakukan adalah membentuk satu badan nasional penjamin produk halal melalui rancangan undang-undang Jaminan Produk Halal. Sayangnya, upaya itu tidak terdengar lagi kelanjutannya.

Perlakuan negara secara berlebihan, menurut Syafiq Hasyim saat diwawancarai BBC mengungkapkan bahwa MUI cenderung berupaya mendikte negara dan kebijakannya. Kalau anggapan itu benar, kekuasaannya diatas kekuasaan negara. Dengan logika sederhana, negara didikte oleh MUI dan MUI bisa ditunggangi radikalisme. Apa yang akan terjadi ke depan? Wallaahu A’lam Bish-Shawaab.

 

Abdul Mukhlis, Pemerhati Sosial Politik dan Kebijakan Publik, Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya

Tinggalkan Balasan