Pemerintah didorong untuk membentuk tim independen guna menyelidiki kasus ini secara transparan. Hasil penyelidikan perlu dipublikasikan agar masyarakat mengetahui kebenaran yang terjadi.
LBH Jakarta dan CELIOS juga merekomendasikan agar selisih harga yang telah dibayarkan oleh konsumen akibat Pertamax oplosan dikembalikan. Skema kompensasi berupa diskon harga Pertamax bisa menjadi solusi awal.
Reformasi tata kelola migas perlu dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pada aspek distribusi, tetapi juga pengawasan terhadap proses impor dan produksi BBM.
Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap kualitas BBM yang dijual ke masyarakat. Pertamina sebagai penyedia bahan bakar terbesar seharusnya memastikan kualitas produk yang dijual.
Ke depan, regulasi yang lebih ketat harus diterapkan untuk mencegah praktik serupa. Sanksi tegas perlu diberlakukan terhadap oknum yang terlibat dalam pengoplosan BBM.
Dengan adanya skandal ini, masyarakat semakin sadar akan pentingnya transparansi dalam sektor energi. Konsumen berhak mendapatkan produk yang sesuai dengan harga yang dibayarkan.
Pemerintah harus memastikan keadilan bagi konsumen dengan menindak tegas pelaku kejahatan ini. Jika dibiarkan, skandal seperti ini akan terus berulang dan merugikan lebih banyak pihak.
Konsumen yang dirugikan diharapkan terus menyuarakan kasus ini agar mendapatkan keadilan. Jika tidak ada tindakan hukum yang tegas, maka mafia migas akan terus merajalela dan merugikan masyarakat.
