Bagi penduduk kepulauan yang 80% mata pencahariannya menggantungkan diri ke laut dan perikanan, tentunya hal seperti ini sangat menghambat dan menyusahkan hidup mereka.
Menanggapi peristiwa itu, Badrul Aini, Dewan Perwakil Rakyat (DPRD) Kabupten Sumenep menyebutkan bahwa, kelangkaan yang terjadi di Kepulauan Sapeken bisa menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat, terutama Pertamina.
Menurutnya, kelangkaan BBM ini juga disebabkan oleh adanya permainan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan posisinya sebagai penyuplai BBM ke kepulauan Sapeken-Kangean, Sumenep, dan ini terjadi selama bertahun-tahun.
Tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya Pemerintah Kabupaten Sumenep, dengan kasus-kasus BBM yang tiap waktu menjadi permasalahan pelik dan tidak ada ujung solusinya.
“Ini seharusnya menjadi perhatian srious oleh pemerintah, kasihan masyarakat jadi korbannya,” ungkap politisi asal Dapu Kepulauan Sapeken itu, Minggu, (20/2/2022).
Keadaan di kepulauan Sapeken-Kangean ini adalah borok Pertamina yang kurang becus menjalankan instruksi Presiden Jokowi, dengan penerapan BBM satu harga di seluruh wilayah Indonesia.
Jaminan harga BBM sesuai HET yang merupakan urat nadi para nelayan di kepulauan, tidak terkontrol dengan baik, menunjukkan bahwa hal-hal lainnya pasti terbengkalai.
“Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Sumenep, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur bertindak tegas untuk menyelamatkan warga kepulauan yang terkenal kaya akan gas, hasil laut, dan berbagai sumber daya alam lainnya ini,” pungkas Badrul.
