Sumenep – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Dinas Pendidikan (Disdik)…
Empat pemerintah daerah di Pulau Madura, secara akumulatif menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dengan struktur fiskal yang kontras. Ketimpangan antara pendapatan dan belanja daerah mencerminkan tantangan pengelolaan fiskal yang perlu dicermati serius, Kamis (05/06/2025).
Rapat berlangsung di Gedung Graha Paripurna DPRD Sampang itu membahas dan mengesahkan tentang LPJ APBD Tahun 2024 serta Raperda Kawasan Tanpa Rokok
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 di Kabupaten Sumenep dipastikan akan dipercepat.
Anggaran belanja pegawai di Kabupaten Bangkalan membengkak dalam dua tahun berturut-turut, menimbulkan kekhawatiran soal arah penggunaan dana publik. Pemerintah daerah terkesan lebih fokus membiayai birokrasi ketimbang memperkuat layanan publik dan pembangunan.
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten 2025 pada awal Triwulan II masih rendah. Berdasarkan data dari DJPK Kemenkeu RI per 1 April 2025, total pendapatan daerah mencapai Rp1.358,84 miliar atau 11,48% dari anggaran Rp11.837,70 miliar.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menerbitkan Surat Edaran Nomor 900.1.1/227/SJ pada 16 Januari 2025. Surat edaran ini mengatur penganggaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Pasca terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang Tahun Anggaran (TA) 2025 berubah, Sabtu (21/02/2025).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
