Total Belanja Daerah selama enam tahun tersebut mencapai Rp14,57 triliun. Rinciannya menunjukkan tren yang fluktuatif setiap tahunnya, dengan angka tertinggi pada 2025 yang diproyeksikan mencapai Rp2,66 triliun dan angka terendah pada 2021 sebesar Rp2,28 triliun.
APBD
Efisiensi Anggaran 2025: Langkah Berani Presiden Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. INPRES ini menekankan efisiensi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025
Pemerintah Daerah Didukung Alokasikan APBD untuk Program MBG
Anggota Komisi IX DPR RI, Ashabul Kahfi, mengimbau pemerintah daerah untuk berani mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagai investasi untuk mencetak generasi emas Indonesia tahun 2045
Pendapatan Daerah Surabaya 2025: Pertumbuhan dan Proporsi yang Berubah Signifikan
Pendapatan Daerah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan pertumbuhan signifikan, mencapai Rp12,14 triliun, meningkat sebesar Rp1,16 triliun (10,56 persen) dibandingkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 yang sebesar Rp10,98 triliun
APBD Jatim 2025: Fokus Pendidikan, Kesehatan, dan Pembangunan Strategis
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menetapkan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp29,9 triliun
DPR Dorong Kenaikan Anggaran Kesehatan Minimal 10 Persen dari APBN-APBD
Alifudin, Anggota Komisi IX DPR-RI dari Fraksi PKS, mendukung kenaikan besaran anggaran kesehatan minimal 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Bangkalan Desak Pemda Bangkalan Lakukan Reformasi Birokrasi
Ketua Fraksi Keadilan Hati Nurani DPRD Kabupaten Bangkalan Musawwir mendesak Pemerintah Kebupaten (Pemkab) Bangkalan untuk melakukan reformasi birokrasi.
14 Perda Selesai Dibahas DPRD Jatim di Tahun 2022
Akan tetapi sampai dengan akhir Tahun 2022 dari rencana pembahasan 33 Raperda dimaksud baru ditetapkan 14 Perda. Dengan rincian 8 Perda merupakan usulan DPRD Jawa Timur dan 6 Perda usulan pemerintah daerah
Kemendagri: THR dan Gaji ke-13 Pemda Bersumber dari DAU dan Pendapatan Lainnya
Jakarta – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian…
Kemendagri: Pentingnya Sinergi dan Kolaborasi dalam Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran
Sorong – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian…
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.