Perekonomian Indonesia menghadapi tekanan berat dalam enam bulan awal pemerintahan Prabowo. Faktor eksternal dan dinamika internal menjadi penyebab utama kondisi ini.
Pada tahun 2025, Pemkab Bangkalan mengalokasikan Belanja Daerah sebesar Rp2,66 triliun. Dana ini tersebar dalam beberapa kategori utama, termasuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mengatur kewajiban penyimpanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) di dalam negeri. Keputusan ini diumumkan setelah rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, pada 17 Februari 2025.
Pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja sebagai upaya menjaga keseimbangan anggaran negara. Pemangkasan ini ditargetkan menghemat kas negara hingga Rp306,6 triliun.
Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Wamen PPPA), Veronica Tan, menegaskan bahwa kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus dipenuhi secara adil dan merata. Dalam Diskusi Pakar tentang Formulasi Strategi Ideologi Kesehatan Indonesia, kutip dari KemenPPPA, ia menyatakan bahwa kebijakan kesehatan harus berlandaskan prinsip Pancasila, terutama sila ke-5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa untuk Provinsi Banten pada tahun 2025 dengan total Rp1,39 miliar. Dana ini akan disalurkan dalam tiga tahap guna memastikan efektivitas penggunaannya di setiap desa.
Namun, efektivitas kebijakan ini masih menjadi pertanyaan. Dahlan Iskan, mantan Menteri BUMN (2011–2014), berbagi pengalaman dalam mengendalikan perjalanan dinas saat menjabat.
Menteri Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. PMK ini ditetapkan oleh Menkeu, Sri Mulyani Indrawati, pada 13 Desember 2024
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
