Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mengeluarkan Surat Instruksi Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Instruksi ini sempat viral di pelbagai platform media sosial.
Komisi II DPR RI memanggil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk meminta klarifikasi terkait pemunduran jadwal pelantikan kepala daerah.
Anggota Komisi II DPR RI, Rahmat Saleh, menyoroti banyaknya mutasi jabatan yang dilakukan kepala daerah petahana tanpa mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Para kepala daerah terpilih di Jawa Timur hasil Pilkada 2024 yang tidak menghadapi gugatan akan segera dilantik pada Februari 2025. Meski awalnya direncanakan pada 6 Februari, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan bahwa pelantikan kemungkinan akan berlangsung antara 17-20 Februari 2025, menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto.
KURANGNYA eksistensi pencalonan kepala daerah yang berlatar mantan Narapidana. Dalam sistem demokrasi, partisipasi dalam politik adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap warga negara, termasuk mantan narapidana.
Pengendalian inflasi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi terus dilakukan pemerintah
Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mempertanyakan dasar gugatan yang dilakukan para pihak tertentu ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap perpanjangan masa jabatan kepala daerah
Surabaya – Bos Maspion Grup, Alim Markus, Sabtu (11/12/2021) mengatakan para pengusaha Jawa Timur (Jatim)…
