Bos Maspion Ingatkan Kepala Daerah Bisa Digugat di PTUN oleh Apindo

Presiden Direktur Maspion Grup, Alim Markus (Sumber Foto : Istimewa)

Surabaya – Bos Maspion Grup, Alim Markus, Sabtu (11/12/2021) mengatakan para pengusaha Jawa Timur (Jatim) sekarang sudah ada Undang – Undang (UU) Cipta Kerja. Ia mengingatkan Gubernur, Walikota, dan Bupati kalau sedikit – sedikit populis karena didemo berarti tidak ada investasi.

“Investor tidak masuk jika ekonomi jelek. Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia) bisa TUN (Tata Usaha Negara, Red) kan di pengadilan karena pejabat tersebut sudah melanggar UU Cipta Kerja,” tegasnya.

Alim Markus berpendapat satu tahun hanya sekali UMR (Upah Minimum Regional) saja. Dia meminta semua pihak bekerja keras untuk Indonesia Maju.

Statemen dari bos Maspion Alim Markus tersebut mendapat tanggapan dari praktisi ekonomi Dr Ronny Herowind Mustamu. Laki-laki yang sekarang ini menjabat sebagai Direktur Quadrant Consulting ini kepada madurapers.com, Sabtu (11/12/2021) menjelaskan sistem hukum Indonesia sangat banyak dipengaruhi sistem hukum yang dibangun pemerintahan kolonial Hindia Belanda.

“Oleh karenanya, sistem hukum di Indonesia menganut tradisi civil law yang dikenal pula sebagai continental,” paparnya.

Salah satu ciri khas utama tradisi continental menurut Ronny, panggilan karibnya, adalah semua aturan hukum merujuk dan harus selaras, sehingga terikat dengan aturan hukum yang lebih tinggi. Ia memberikan contoh, produk hukum yang diterbitkan Gubernur harus selaras dengan produk hukum yang dikeluarkan Pemerintah Pusat seperti UU.

BACA JUGA:  Cegah Penyalahgunaan Narkoba dan Kecelakaan, Polisi Tes Urine Sopir di Terminal Bratang

Ronny menambahkan terkait hubungan antara Keputusan Gubernur Jawa Timur No 188/803/KPTS/013/2021 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jatim Tahun 2022 dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tentang Pengupahan sebagaimana diungkap oleh pengurus Apindo pada prinsipnya siapa pun yang memiliki legal standing (kedudukan hukum, Red) berhak dan dijamin UU untuk melakukan upaya hukum.

“Termasuk gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) jika merasa diperlakukan tidak adil dan dirugikan oleh keputusan atau tindakan TUN yang dilakukan oleh aparatur negara,” tuturnya.

Namun demikian, Ronny menerangkan soal kemudahan berusaha sebagaimana diupayakan melalui hadirnya UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan sesungguhnya membahas hal-hal terkait tentang sistem perhitungan dan penetapan upah.Termasuk di dalamnya, jelas Ronny, adalah mengatur komposisi, legalitas dan sistem kerja Dewan Pengupahan.

“Dengan demikian, sesungguhnya setiap Keputusan Gubernur terkait upah minimum merupakan hasil konsultasi dengan Dewan Pengupahan Provinsi yang juga melibatkan unsur Serikat Pekerja, Pengusaha dan akademisi atau pakar,” tandasnya.

Ditanya kiat menjaga iklim investasi di Jatim, Ronny mengatakan setidaknya terdapat 4 turbine penggerak pertumbuhan ekonomi yang selama ini jadi andalan Indonesia yakni, konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, investasi dan ekspor. Semasa pandemi COVID-19, menurut Ronny dua turbine penggerak pertumbuhan ekonomi yaitu investasi dan ekspor kinerjanya tidak optimal.

BACA JUGA:  Bukti Pengadilan Tunjukkan Penggugat Jual Beli Tanah di Puncak Permai Utara III secara Ilegal

“Kinerja kita di kedua lini tersebut terdisrupsi (terganggu, Red) cukup parah oleh pandemi COVID-19. Jadi, praktis selama relatif dua tahun ini, ekonomi Indonesia cenderung menyandarkan diri pada konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah,” ungkapnya.

Tinggalkan Balasan