Bangkalan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan akan menghadapi tantangan serius dalam merealisasikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran (TA) 2025. Komposisi anggaran yang tidak ideal berisiko menghambat pembangunan daerah Kabupaten Bangkalan.
Dalam APBD 2025, Belanja Modal hanya sebesar Rp436,31 miliar atau 16,40 persen dari total Belanja Daerah sebesar Rp2,66 triliun. Sebaliknya, Belanja Operasional dan Belanja Pegawai mendominasi dengan porsi masing-masing 68,05 persen dan 39,47 persen.
Ahmad Wahyudin, Pakar Ekonomi Kandidat Doktor Ilmu Manajemen Universitas Negeri Malang (UM), menilai komposisi ini kurang berpihak pada pembangunan. “Ketika Belanja Operasional terlalu besar, anggaran pembangunan akan semakin tergerus,” ujarnya, Jumat (28/03/2025).
Rendahnya Belanja Modal berisiko menghambat pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat. Padahal, sektor pendidikan dan kesehatan memerlukan investasi besar untuk meningkatkan kualitas layanan publik.
Upaya penguatan ekonomi daerah melalui dukungan terhadap UMKM dan koperasi juga terancam terhambat. Menurut Ahmad Wahyudin, program ekonomi inklusif tidak akan efektif tanpa keberpihakan anggaran. “Tanpa dukungan dana yang memadai, kebijakan hanya akan menjadi slogan tanpa dampak nyata,” tegasnya.
Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan menjadi tantangan besar dalam RKPD 2025. Investasi teknologi membutuhkan anggaran signifikan yang sulit terpenuhi dengan rendahnya porsi Belanja Modal.
Proyek infrastruktur strategis yang bertujuan meningkatkan konektivitas wilayah juga menghadapi risiko keterlambatan. Jika tidak ada anggaran yang cukup, proyek ini bisa tertunda atau bahkan dibatalkan.
