Bangkalan – DPRD Kabupaten Bangkalan menekankan pentingnya transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola dalam penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bangkalan 2025-2029. Forum Konsultasi Publik yang digelar di Gedung Merdeka, Bangkalan, Rabu (12/03/2025), menjadi wadah diskusi berbagai pemangku kepentingan.
Anggota DPRD Bangkalan, Musawwir, menyampaikan bahwa pembangunan daerah lima tahun ke depan harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. “RPJMD ini harus menjawab tantangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi permasalahan utama di Bangkalan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti masih rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta tingginya angka kemiskinan dan pengangguran. Kondisi ini menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan yang menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, tata kelola, serta infrastruktur dasar.
Transformasi sosial menjadi prioritas utama dalam RPJMD 2025-2029, dengan fokus pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. “Masyarakat Bangkalan berhak mendapatkan layanan dasar yang lebih baik, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Musawwir.
Di bidang ekonomi, DPRD menekankan pentingnya pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai pilar utama perekonomian lokal. Selain itu, pembangunan ekonomi harus berbasis potensi daerah agar lebih inklusif dan berkelanjutan.
Aspek tata kelola juga menjadi perhatian utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. DPRD mendorong digitalisasi pelayanan publik guna meningkatkan efisiensi dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Peningkatan infrastruktur dasar turut menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. DPRD menekankan perlunya pemerataan akses terhadap infrastruktur seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan listrik.
