Belanja Daerah pada 2024 melonjak ke Rp2,50 triliun. Belanja Barang dan Jasa mengalami peningkatan signifikan menjadi Rp596,94 miliar (23,8%), sementara Belanja Modal naik ke Rp280,56 miliar (11,2%), menunjukkan fokus pada penguatan layanan publik dan infrastruktur.
Puncaknya, pada 2025, Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp2,66 triliun. Belanja Pegawai tetap mendominasi dengan Rp1,05 triliun (39,5%), sedangkan Belanja Modal melonjak tajam menjadi Rp436,32 miliar (16,4%), proporsi tertinggi selama enam tahun terakhir.
Jika dilihat secara keseluruhan, Belanja Pegawai secara konsisten memegang porsi tertinggi dari total anggaran, dengan angka tertinggi di 2020 sebesar 49%. Sementara itu, Belanja Modal tercatat sebagai item dengan porsi terendah, terutama pada 2023 saat hanya mencapai 9,9% dari total belanja.
Kenaikan signifikan Belanja Modal pada 2025 mengindikasikan adanya pergeseran fokus Pemkab Bangkalan. Pemerintah tampaknya mulai mengutamakan pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik yang lebih baik.
Di sisi lain, dominasi Belanja Pegawai menandakan tingginya beban tetap dalam struktur anggaran. Hal ini berpotensi menghambat fleksibilitas alokasi anggaran untuk kebutuhan pembangunan dan layanan publik yang lebih produktif.
Kebijakan efisiensi belanja tak produktif diharapkan mampu mengurangi proporsi Belanja Pegawai. Jika berhasil, hal ini akan membuka ruang lebih besar bagi belanja produktif seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan layanan publik.
Dengan total Belanja Daerah yang diproyeksikan terus meningkat hingga 2025, tantangan terbesar Pemkab Bangkalan adalah menjaga keseimbangan antara belanja rutin dan belanja pembangunan.
Hanya dengan strategi pengelolaan anggaran yang tepat, defisit anggaran yang terus berulang dapat diminimalisir, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.