Biaya Haji 2025 Turun, Presiden Prabowo Masih Belum Puas

Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (07/01/2025)
Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Istana Kepresidenan, Jakarta, usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, pada Selasa (07/01/2025) (Sumber Foto: DPR RI, 2025).

Jakarta – Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) pada tahun 2025 ini resmi mengalami penurunan yang signifikan, Kamis (09/01/2025).

Tahun ini, calon jemaah haji hanya perlu membayar Rp55.431.750 atau 62 persen dari total biaya haji (BPIH) 2025 per jemaah yang mencapai Rp89.410.258.

Penurunan ini tercapai setelah pemerintah dan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) menyepakati angkanya dalam Rapat Kerja Panitia Kerja Biaya Haji, Senin (06/01/2025).

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Bipih 2025 ini turun sebesar Rp614.422 atau 1,09 persen dari Rp56.046.172 pada 2024.

Bahkan, jika dibandingkan dengan usulan awal pemerintah sebesar Rp65.372.779, penurunan mencapai Rp9.941.029 atau 15,20 persen.

Namun, meski kabar ini membawa angin segar bagi masyarakat, Presiden Prabowo Subianto tampaknya belum sepenuhnya puas.

Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, mengungkapkan hal ini usai pertemuan dengan Presiden di Istana Kepresidenan, Selasa (07/01/2025).

Menurut Marwan, Presiden Prabowo berharap biaya yang dibebankan kepada calon jemaah haji bisa ditekan lebih rendah lagi di masa mendatang.

“Kelihatannya Pak Presiden masih belum puas, masih ingin di bawah itu. Mungkin tidak di periode ini karena sudah ada keputusan,” ujar Marwan, politisi PKB asal Sumatera Utara.

Meski target penurunan lebih lanjut belum bisa dicapai tahun ini, Presiden Prabowo mengisyaratkan upaya serius untuk menekan ongkos haji di masa mendatang.

Dengan total biaya haji 2025 sebesar Rp89,4 juta, yang lebih rendah dari Rp93,2 juta tahun sebelumnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meringankan beban masyarakat.

Harapan besar kini bertumpu pada langkah strategis pemerintah dan DPR, khususnya Kemenag dan Komisi VIII DPR, ke depan.

Eksplorasi konten lain dari Madurapers

Langganan sekarang agar bisa terus membaca dan mendapatkan akses ke semua arsip.

Lanjutkan membaca