Hukum Arsip — Madurapers

Hukum 26/03/202527/03/2025

Kasi Pidum Kejari dan Polres Bangkalan Saling Lempar Pendapat terkait Pelepasan Tersangka

Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Polres Bangkalan saling lempar pendapat terkait dugaan pelepasan tersangka kepemilikan Senjata Api (Senpi) menuai kontroversi dan menjadi sorotan publik.

Kejari Bangkalan Diduga Langgar Surat Edaran Kejagung, Kinerja Kasi Pidsus Disorot

Empat Bulan Ditahan, Polres Bangkalan Bebaskan Tersangka Kepemilikan Senjata Api

Hukum 23/03/202523/03/2025

RUU KUHAP Dikritik: Lima Masalah Besar yang Belum Terjawab

Madurapers

Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sedang dibahas DPR RI menuai kritik tajam dari berbagai organisasi masyarakat sipil. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Koalisi Masyarakat Sipil menilai bahwa revisi ini masih mengandung banyak celah hukum yang berpotensi melemahkan perlindungan hak asasi manusia.

Hukum 19/03/202520/03/2025

Bagian Hukum Setda Sumenep Siap Dampingi Pembahasan Empat Raperda Strategis

Madurapers

Bagian Hukum, Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Sumenep memastikan kesiapan mereka dalam mendampingi proses pembahasan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang saat ini tengah dibahas di DPRD Sumenep.

Hukum 18/03/202519/03/2025

Diduga Ditelantarkan, Istri di Sumenep Seret Suaminya ke Jalur Hukum

Madurapers

Seorang pengusaha muda asal Giligenting, yang dikenal sebagai pemilik tiga warung sembako di Provinsi Banten, harus berhadapan dengan hukum setelah istrinya sendiri melaporkannya ke Polres Sumenep atas dugaan penelantaran dalam rumah tangga.

Hukum 17/03/202517/03/2025

UU Keterbukaan Informasi Publik, Dasar Hukum dan Penerapannya

Madurapers

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur hak masyarakat untuk memperoleh informasi dari badan publik. UU ini bertujuan menjamin transparansi, akuntabilitas, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pemerintahan.

Hukum 15/03/202515/03/2025

Iuran BPJS Ketenagakerjaan, Ini Besarannya dan Sanksinya

Madurapers

BPJS Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja dan pekerja untuk membayar iuran sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban ini diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 05 Tahun 2015.

Hukum 15/03/202515/03/2025

UU Ketenagakerjaan: Ketentuan dan Perlindungan Hak Pekerja

Madurapers

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pengusaha.

Hukum 07/03/202507/03/2025

Kasus Rokok Ilegal J&T Cargo di Sampang Berlanjut, Polisi: Mobil dan Barang Legal Sudah Dikembalikan

Madurapers

Polres Sampang menegaskan bahwa kasus J&T Cargo SPG002A yang kedapatan membawa ratusan press rokok ilegal masih terus berlanjut. Hingga kini, perkara tersebut masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut.

Hukum 06/03/202507/03/2025

Polres Bangkalan Tetapkan Tersangka terhadap Oknum Pegawai DPMPTSP atas Dugaan Penipuan

Madurapers

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Polres Bangkalan melalui penyidik Pidana Umum (Pidum) akan terus melakukan proses hukum terhadap oknum pegawai inisial Nia dugaan penipuan mobil gadai sebesar Rp25 juta.

Hukum 06/03/202507/03/2025

Dugaan Peredaran Narkoba, Polres Bangkalan Amankan Sabu dan Ekstasi

Madurapers

Satuan Reserse Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya (Satresnarkoba) Polres Bangkalan mengamankan 2 (dua) seorang pria yang tertangkap basah di area pesalakan Mlajah Bangkalan kedapatan membawa 1 kg sabu dan 300 butir pil ekstasi, Selasa (04/03/2025).

Hukum 05/03/202505/03/2025

Kasus Korupsi DID Rp12 Miliar di Sampang, Apakah H. Slamet Junaidi Terlibat?

Madurapers

Dugaan keterlibatan mantan Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi, dalam kasus korupsi Dana Insentif Daerah (DID) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp12 miliar terus menjadi sorotan

Hukum 03/03/202503/03/2025

Kasus Korupsi DID Rp12 Miliar di Sampang: Terungkap Setelah Tiga Kali Pergantian Kapolda Jatim

Madurapers

Kasus dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp12 miliar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sampang akhirnya menemui titik terang setelah bertahun-tahun dalam ketidakjelasan.

Hukum 01/03/202502/03/2025

Kasus Pernikahan Ilegal di Sumenep, Polisi Tambahkan Pasal Perzinaan

Madurapers

Polemik kasus dugaan pernikahan ilegal atau tanpa izin yang melibatkan Makkiyah warga Desa Rajun, Kecamatan Pasongsongan, terus berlanjut di Kepolisian Resort (Polres) Sumenep, Madura, Jawa Timur.

Hukum 28/02/202501/03/2025

Kasus Pernikahan Ilegal di Sumenep Kian Rumit, Suami Dilaporkan Balik atas Dugaan Penelantaran

Madurapers

Kasus hukum yang melibatkan pasangan suami istri di Sumenep semakin kompleks. Setelah sebelumnya Achmad Zaini melaporkan istrinya, Makkiyah, karena menikah lagi tanpa izin, kini ia justru dilaporkan balik oleh sang istri atas dugaan penelantaran dalam rumah tangga.

Hukum 27/02/202527/02/2025

Setelah Dijatuhkan Hukuman, Ach. Siddik: Yuliati Ningsih tidak Bisa Lagi Masuk ke Pemerintahan

Madurapers

Yuliati Ningsih, S.Sos., pegawai THL Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 1 tahun 4 bulan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan

Hukum 27/02/202527/02/2025

Pelaksana Proyek Ungkap Aliran Dana Korupsi DID, Sebut Nama Bupati Sampang dan Ketua NasDem

Madurapers

Dugaan korupsi Dana Insentif Daerah (DID) tahun 2020 Rp12 miliar untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Kabupaten Sampang terus bergulir.

Hukum 24/02/202525/03/2025

Terbukti Gelapkan Sertifikat, Oknum Pegawai THL Diskop Umdag Bangkalan Divonis 1,4 Tahun Penjara

Madurapers

Yuliati Ningsih, S.Sos (49) seorang pegawai THL Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan (Diskop Umdag) Bangkalan dijatuhi vonis 1 tahun 4 bulan penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Bangkalan. Ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sertifikat tanah dan BPKB motor.

Hukum 24/02/202524/02/2025

Tatib DPR No 1 Tahun 2025 Beri Kewenangan Berhentikan KPK dan Kapolri, Dignity Law Office Ajukan Uji Materi ke MA

Madurapers

Peraturan DPR tentang Tata Tertib (Tatib) DPR Nomor 1 Tahun 2025 viral di media sosial. Penyebabnya, aturan tersebut memberi kewenangan kepada DPR untuk memberhentikan pimpinan KPK, Kapolri, Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).