Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritik tajam penggunaan istilah “sejarah resmi” dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan. Ia menilai istilah tersebut tidak sesuai dengan kaidah ilmiah sejarah dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik.
Nasional
Pemkot Surabaya Jadi Percontohan Nasional Integrasi Data Pembangunan
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerjasama ini bertujuan memperkuat kualitas pembangunan melalui data yang akurat dan terpercaya.
PCW Desak DPD RI Tinjau Ulang Pelantikan Irjen Iqbal
Public Corruption Watch (PCW) mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meninjau ulang pelantikan Irjen Pol. Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI. Lembaga ini menilai pengangkatan ini tidak transparan dan mengabaikan prinsip meritokrasi.
Desa Terlambat Isi Data Indeks Desa Tahun 2025 Terancam tak Dapat Dana Desa 2026
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-154/PDP.03.04/V/2025 tentang percepatan pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025. Surat edaran tersebut diterbitkan pada Selasa, 20 Mei 2025, dan ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, serta seluruh kepala desa di Indonesia.
Legislator PAN Slamet Ariyadi Laporkan Harta Rp9,99 M, Tanpa Utang Seperak Pun
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, melaporkan total kekayaan senilai Rp9.993.080.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
TKA Tiongkok dan Investasi: Tantangan Baru Bagi Indonesia
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Forum Sinologi Indonesia menggelar diskusi publik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) dan hubungan Indonesia-China pada Senin (05/05/2025). Diakusi ini membahas peran investasi Tiongkok serta dampaknya terhadap tenaga kerja asing dan ekonomi Indonesia.
Komisi V DPR Soroti Ketidakjelasan Anggaran PUPR dalam Raker APBN 2025
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, membahas APBN 2025. Raker berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (07/05/2025).
DKPP Dinilai tak Fokus Tangani Pelanggaran Substansial Pemilu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengkritik kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dianggap tidak maksimal. Ia menyebut prioritas kerja DKPP kerap tumpang tindih dengan berbagai kepentingan lain di luar tugas utama.
Anis Byarwati Dorong Evaluasi BPS Berdasarkan Kajian Bank Dunia
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menanggapi kajian Bank Dunia tentang kemiskinan berbasis daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Ia menilai kajian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS).
Terminal Haji dan Umrah 2F Diresmikan Presiden Prabowo
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menghadiri peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal tersebut pada Minggu (04/05/2025).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.