Pemerintah secara resmi memulai penyaluran gaji ke-13 bagi seluruh aparatur negara per hari kemarin, Senin (02/06/2025). Langkah ini meliputi PNS, PPPK, prajurit TNI, anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan di seluruh wilayah Indonesia, Selasa (03/06/2025).
Nasional
Pemerintah Tetapkan 1 Zulhijah 1446 H Jatuh pada 28 Mei 2025
Pemerintah menetapkan 1 Zulhijah 1446 Hijriah jatuh pada Rabu, 28 Mei 2025. Keputusan ini diumumkan dalam sidang isbat yang digelar Selasa, 27 Mei 2025, di Kantor Kementerian Agama (Kemenag), Jakarta.
Ketua DPR Soroti Usulan Pensiun ASN hingga 70 Tahun
Ketua DPR RI, Puan Maharani, meminta agar usulan penambahan usia pensiun ASN dikaji secara mendalam. Ia menyampaikan bahwa kebijakan tersebut harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk efektivitas pelayanan publik.
Usulan Marsinah Jadi Pahlawan Nasional Direspon Positif, tapi Perlu Prosedur dan Kajian Mendalam
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, merespons positif usulan Presiden Prabowo Subianto terkait pengangkatan Marsinah sebagai pahlawan nasional. Usulan ini, mengutip dari Parlementeria, muncul saat peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day
Komisi IX DPR: Regulasi Perlindungan Ojol Mendesak Segera Dibentuk
Komisi IX DPR RI menyoroti aksi unjuk rasa ribuan pengemudi ojek online (Ojol) di berbagai daerah. Pemerintah didesak segera merumuskan regulasi perlindungan menyeluruh bagi para pengemudi.
Polemik “Sejarah Resmi”, DPR Soroti Transparansi Penulisan Ulang Sejarah Indonesia
Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, mengkritik tajam penggunaan istilah “sejarah resmi” dalam proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas Kementerian Kebudayaan. Ia menilai istilah tersebut tidak sesuai dengan kaidah ilmiah sejarah dan bisa menimbulkan kesalahpahaman publik.
Pemkot Surabaya Jadi Percontohan Nasional Integrasi Data Pembangunan
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menjalin kerjasama strategis dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerjasama ini bertujuan memperkuat kualitas pembangunan melalui data yang akurat dan terpercaya.
PCW Desak DPD RI Tinjau Ulang Pelantikan Irjen Iqbal
Public Corruption Watch (PCW) mendesak pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) meninjau ulang pelantikan Irjen Pol. Muhammad Iqbal sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPD RI. Lembaga ini menilai pengangkatan ini tidak transparan dan mengabaikan prinsip meritokrasi.
Desa Terlambat Isi Data Indeks Desa Tahun 2025 Terancam tak Dapat Dana Desa 2026
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan resmi mengeluarkan Surat Edaran Nomor B-154/PDP.03.04/V/2025 tentang percepatan pelaksanaan Pendataan Indeks Desa Tahun 2025. Surat edaran tersebut diterbitkan pada Selasa, 20 Mei 2025, dan ditujukan kepada para gubernur, bupati/walikota, serta seluruh kepala desa di Indonesia.
Legislator PAN Slamet Ariyadi Laporkan Harta Rp9,99 M, Tanpa Utang Seperak Pun
Anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Slamet Ariyadi, melaporkan total kekayaan senilai Rp9.993.080.000 kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.