Sumenep – Ada yang unik dari para Calon Jemaah Haji (CJH) asal Sumenep, Madura, yang…
Pelatihan yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang dan Camat Banyuates di Kota Surabaya, pada Minggu (04/05/2024), mendapat sorotan karena melibatkan pihak-pihak yang disebut sebagai bendahara dan operator desa ‘abal-abal.’
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang mencatat fluktuasi tajam dalam realisasi Pajak Daerah selama lima tahun terakhir. Data dari DJPK Kemenkeu RI mengungkap bahwa kinerja pajak tak konsisten dengan target anggaran.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, di Pendopo Agung Keraton Sumenep, Selasa (06/05/2025).
Pengesahan UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memunculkan optimisme dan kekhawatiran di kalangan masyarakat desa. UU Desa ini hadir sebagai perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014 dan membawa sejumlah perubahan penting.
Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang tahun 2024 dari pajak daerah tercatat hampir mencapai target. Menurut LKPJ Bupati 2024, Pajak Daerah tersebut membukukan realisasi sebesar Rp37,48 miliar dari rencana Rp37,57 miliar atau sekitar 99,77 persen.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sampang tahun 2024 dari pajak daerah mencapai Rp37,48 miliar, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Sampang 2024. Namun, struktur pajak daerahnya menunjukkan ketergantungan akut pada satu jenis pajak.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan menggelar upacara dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas)
Pilkades bukan sekadar rutinitas politik, tetapi bentuk nyata kedaulatan rakyat di tingkat desa. “Pilkades merupakan pilar utama demokrasi desa yang memberi ruang langsung bagi masyarakat menentukan pemimpinnya,” tegas Ahmad Mudabbir, praktisi hukum di Jawa Timur (Jatim). Ia menilai bahwa demokrasi sejati berawal dari desa.
Kepedulian terhadap masyarakat kembali ditunjukkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan. Bupati Pamekasan bersama jajaran pejabat daerah, mengunjungi Slamet (50), warga Kelurahan Jungcangcang, Kecamatan Pamekasan, yang hidup sebatang kara memastikan mendapatkan bantuan yang layak.
Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menunjukkan kinerja yang memprihatinkan selama empat tahun terakhir. Data Biro Organisasi Setda Jawa Timur mencatat Bangkalan terus berada di posisi paling bawah dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.
Ribuan peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Sumenep harus bersabar sedikit lebih lama. Seleksi Tahap II Formasi 2024 yang semula dijadwalkan berlangsung pada 29 April 2025 resmi ditunda.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mulai memetakan masa depan lima tahun ke depan dengan serius. Lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, langkah awal telah diambil melalui penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep terus menggenjot persiapan arah pembangunan lima tahun ke depan melalui penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 – 2029.
Kabupaten Sumenep harus menelan pil pahit di awal 2025. Seluruh Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp140 miliar yang sudah disiapkan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk Rp20 miliar untuk proyek jalan di Kepulauan Kangean, resmi ditarik kembali oleh Pemerintah Pusat.
Capaian reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, menurut data Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, mengalami peningkatan selama periode 2020 hingga 2023. Meski demikian, peringkat Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks RB)-nya di Provinsi Jawa Timur tetap berada di posisi bawah.
Pemerintah Kabupaten Bangkalan mengalokasikan anggaran besar untuk Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Bangkalan pada tahun anggaran 2024. Total belanja dinas ini mencapai Rp21,7 miliar, jauh melebihi pendapatan asli daerahnya yang hanya Rp1 miliar.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep kembali mengukir prestasi gemilang di bidang tata kelola keuangan. Untuk kedelapan kalinya secara berturut-turut, Pemkab Sumenep berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2024.
