Mengandalkan APBD murni, Pemkab hanya mampu mengalokasikan Rp4 miliar untuk pembangunan jalan di beberapa titik vital di kepulauan. Rinciannya, Rp2 miliar untuk jalan poros Kangayan (timur-barat), Rp1 miliar untuk jalan Angon-Angon–Pajarnangger, Rp400 juta untuk pemeliharaan jalan dari Pelabuhan Batu Guluk ke Pandeman, serta Rp600 juta untuk poros jalan di Sabuntan, Kecamatan Sapeken.
“Kami sadar, APBD tidak akan cukup untuk menyelesaikan seluruh pembangunan dan perawatan jalan di kepulauan. Namun kami tetap berusaha menjawab kebutuhan masyarakat,” tambah Slamet.
Di tengah keterbatasan ini, Pemkab Sumenep terus mengupayakan negosiasi agar dana DAK bisa dikembalikan.
“Kami berharap DAK dapat kembali seperti yang diharapkan masyarakat. Kami akan terus berjuang demi kepentingan bersama,” pungkasnya.