Akhmad Syaikhu Presiden PKS menjelaskan bahwa demokrasi di Indonesia semakin melemah dan menurun, sementara penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi meningkat.
Akhmad Syaikhu di akun resmi twitter DPP PKS mengatakan, “Demokrasi di Indonesia perlahan-lahan semakin melemah. Kebebasan sipil semakin menurun, indeks demokrasi menurun, sementara penyalahgunaan kekuasaan serta praktik korupsi dinilai semakin menjadi-jadi.” Jumat (19/Maret/2021).
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) dan Forum Sinologi Indonesia menggelar diskusi publik mengenai Tenaga Kerja Asing (TKA) dan hubungan Indonesia-China pada Senin (05/05/2025). Diakusi ini membahas peran investasi Tiongkok serta dampaknya terhadap tenaga kerja asing dan ekonomi Indonesia.
Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja (Raker) dengan Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, membahas APBN 2025. Raker berlangsung di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (07/05/2025).
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong, mengkritik kinerja Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dianggap tidak maksimal. Ia menyebut prioritas kerja DKPP kerap tumpang tindih dengan berbagai kepentingan lain di luar tugas utama.
Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati, menanggapi kajian Bank Dunia tentang kemiskinan berbasis daya beli atau Purchasing Power Parity (PPP). Ia menilai kajian tersebut bisa menjadi bahan evaluasi penting bagi Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menghadiri peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Soekarno-Hatta. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terminal tersebut pada Minggu (04/05/2025).
Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2025 di Monas, Jakarta. Ribuan buruh menyambutnya dengan antusias dalam perayaan tersebut.
Anda harus masuk untuk berkomentar.
Indeksasi demokrasi yg sdh banyak dinilai menurun oleh banyak tokoh ini, oleh pengamat sdh lama dirasakan, hanyasaja perlahan sengaja didiamkan terus dibungkam, lama-lama hanya manis dikaji dalam buku, forum dan dialogkan dalam ruang publik. Anehnya, bukan hanya pengamat, saat ini grassroot-pun tahu dan diam tanpa aksi. Kenapa ya, koq aksi otoritarianisme ini menjadikan semua pihak dari elit parpol hingga grassroot tidak mampu melakukan reaksi. Harusnya tiap ada aksi pasti ada reaksi. Aksi “silent mayority” ini suatu saat, akan melahirkan ledakan bom aksi berikutnya yg sangat massif. Namun, jika pemerintah sadar akan hal ini dan mau menerima koreksi dan mendengarkan berbagai kritik dan yg positif yg diimbangi oleh perubahan yg sangat prinsip, maka perlahan grafik indek demokrasi Indonesia perlahan akan meningkat. Kita semua wait and see nunggu aksi berani pemerintah untuk mengubah orientasi kebijakan dari pro elit dan cukong ke pro poor yg populis. Kalau, matilah demokrasi kita.
Mantap pak
Benar. Mantap pak.