“Saya minta agar pelayanan BPN Bangkalan ini memberikan solusi terhadap berkas yang kurang, seperti keluhan langsung ke LIPI terkait ahli waris meninggal dunia, bagaimana penjelasan yang harus diambil oleh pihak BPN melalui petugas loket kepada masyarakat yang membuat sertifikat jalur mandiri sehingga masyarakat tidak merasa kebingungan dalam pembuatan sertifikat,” paparnya.
Kemudian, BPN bisa mengecek blanko yang disediakan pihak BPN tercantumnya tulisan surat keterangan waris, bukan surat pernyataan waris. Jika memang ada perubahan tentunya blanko BPN harus diganti juga.
Selain itu, LIPI juga meminta kepada BPN agar tidak terkesan mencari kesalahan terkait administrasi pembuatan sertifikat. BPN seharusnya memberikan pemahaman terhadap masyarakat agar dapat mengetahui ketika melakukan pengurusan pertanahan secara mandiri.
“Masyarakat jangan terus dipersulit, untuk apa ada jalur karpet merah prioritas tanpa kuasa yang menjadi program kebanggaan BPN. Masalah KK dan KTP saja petugas loket BPN harus minta yang dilegalisir, sedangkan KK, Akta, KTP elektronik yang sudah tanda tangan elektronik alias barcode tidak perlu lagi dilegalisir. Ini jelas dalam Permendagri Nomor 104 Tahun 2019,” tegas Nababan sapaan karibnya.
Sementara, Kepala BPN Bangkalan, Arya Ismana menyammpaikan terimakasih atas masukan dan kritikan yang disampaikan oleh LIPI, sehingga masukan ini akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan untuk pelayanan BPN ke depan.
“Kami sampaikan banyak terimakasih kepada ketua LIPI dan semua yang hadir hari ini. Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk evaluasi, baik pelayanan satpam maupun pelayanan SPKT, sehingga ini menjadi bahan kami untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kedepannya,” kata Kepala BPN saat menemui peserta audiensi LIPI, Rabu (20/11/2024).