Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Mulyadi, menekankan pentingnya pemberantasan mafia migas untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Ia mengingatkan bahwa upaya reformasi tata kelola energi sempat diusulkan pada 2009-2014, tetapi tidak direalisasikan.
Mulyadi mengungkapkan bahwa ia telah mencurigai adanya mafia migas sejak menjadi Anggota Komisi VII DPR RI. Kini, indikasi keberadaan mafia migas telah terbukti dengan adanya kolaborasi pihak dalam dan luar negeri.
Presiden Prabowo telah mengambil langkah tegas untuk memberantas mafia migas. Mulyadi menyatakan dukungannya kepada Direktur Utama Pertamina yang baru dalam upaya membersihkan sektor energi.
“Jika genderang perang terhadap mafia migas telah dipukul oleh Presiden, kita semua harus mendukungnya,” ujar Mulyadi. Ia mengapresiasi keterbukaan Direktur Utama Pertamina dalam penyelidikan mafia migas.
Selain itu, Mulyadi menekankan pentingnya perbaikan tata kelola Pertamina. Ia menyoroti defisit konsumsi minyak nasional yang perlu ditangani dengan serius.
Ia meminta Direktur Utama Pertamina segera membentuk tim audit untuk mengawasi operasi, pengadaan, dan distribusi minyak. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kebocoran dan penyelewengan di sektor migas.
Mulyadi juga meminta kepastian jadwal dalam rencana pengembangan Pertamina. Ia mendukung strategi pertumbuhan ganda yang diterapkan, tetapi meminta kejelasan waktu agar dapat dipantau.
Selain itu, ia menyoroti perlunya keterlibatan jajaran komisaris dalam pengawasan tata kelola Pertamina. Ia mempertanyakan sikap mantan komisaris yang baru berbicara setelah kasus dugaan korupsi terungkap.