Dampak dari jalan rusak lebih dari sekadar menurunnya kenyamanan berkendara. Mobilitas terganggu, ekonomi lokal melambat, dan risiko kecelakaan meningkat.
Pemkab Sampang harus mulai memprioritaskan alokasi anggaran untuk rehabilitasi jalan yang rusak. Perencanaan yang berbasis data seperti dari BPS Sampang ini harus menjadi dasar kebijakan, bukan sekadar laporan tahunan.
Transparansi penggunaan anggaran dan partisipasi publik dalam pengawasan pembangunan jalan juga sangat diperlukan. Masyarakat berhak tahu sejauh mana dana infrastruktur digunakan untuk kepentingannya.
Tanpa intervensi cepat, kondisi jalan yang buruk akan terus menjadi hambatan utama pembangunan di Sampang. Ketimpangan akses akan melebar, dan potensi ekonomi daerah tidak akan maksimal.
Data tersebut bukan sekadar angka, melainkan potret nyata kondisi infrastruktur yang harus segera diperbaiki. Pemkab Sampang tak bisa terus menutup mata terhadap fakta ini.
